Klaim Kenaikan UMP DKI Jakarta, Jokowi Ternyata Ngibul

Klaim capres nomor 2 Joko Widodo (Jokowi) tentang penaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI sampai 44 persen, sangatlah tidak jujur. Penaikan tersebut buah dari Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Seperti disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, keputusan penaikan UMP DKI 43 persen bukanlah murni dari Gubernur DKI Jokowi.

‘’Karena Jokowi baru dilantik pada Oktober 2013. Yang benar, kenaikan UMPk DKI sampai 43% berkat gubernur sebelumnya yakni Bang Foke. Jokowi hanya meneruskan keputusan Foke,’’ ungkap Said, Selasa (1/7/2014).

Betul juga, Jokowi  acapkali gembar-gembor berhasil mengerek UMP DKI sampai 44%. Terakhir saat berkampanye di depan puluhan buruh di Cikupa, Tangerang, Senin (30/6/2014).

Tentu saja, KSPI sangat menyesalkan sikap Jokowi yang rajin mengklaim masalah UMP DKI di 2013. Padahal, saat Jokowi memimpin DKI, komitmen terhadap buruh justru tak terlihat. Buktinya, upah buruh di DKI hanya naik Rp 200 ribu, sementara UMP daerah lain kenaikannya antara 25% sampai 70%.

‘’Kami protes keras dengan kebijakan Jokowi yang hanya naikkan upah buruh Rp 200 ribu per bulan. Padahal, biaya hidup di Jakarta termahal di banding daerah lain. Sejak saat itulah buruh menjuluki Jokowi sebagai bapak upah murah,’’ ujarnya.




Sumber : inilah