Kok KPK Diamkan Kasus Transjakarta?

Kasus dugaan korupsi bus Transjakarta seharusnya segera ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam korupsi ini negara dirugikan sebesar Rp 1,5 triliun.

"Kasus dengan nilai sebesar itu harusnya menjadi ranah KPK. Bukan diproses (Kejagung) seperti kasus korupsi biasa," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, DR Khairul Muluk kepada wartawan, Selasa (1/7).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Transjakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013. Pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.

"Tak mungkin dengan nilai proyek sebesar itu hanya disupervisi seorang Kepala Dinas. Pasti Kepala Daerahnya (Jokowi) juga tahu," kata Muluk. Sehingga menurut Muluk, kasus ini harusnya segera diambil alih oleh KPK.
 Terlebih lagi selama ini KPK proaktif memproses kasus-kasus dan tidak duduk manis menunggu laporan. "Kali ini KPK melempem," sindir Muluk.

Muluk juga mengatakan, jika kasus ini dibiarkan, publik bisa menilai KPK melakukan pembiaran dengan kasus ini. Belum lagi ramai diberitakan sebelumnya Abraham Samad memiliki kedekatan dengan Jokowi.

"Sebelumnya diberitakan bahwa Abraham Samad akan menjadi kandidat cawapres sebelum muncul nama JK. Publik bisa mengkait-kaitkan kedekatan tersebut berhubungan dengan kasus ini," terangnya.

Dia menambahkan komitmen Jokowi terhadap kasus korupsi harus di-clearkan. Dan PDIP juga harus membersihkan isu pembicaraan Megawati dengan Jaksa Agung Basri Arief soal Transjakarta. "PDIP dan Jokowi harus membersihkan hal-hal itu sehingga tak membuat orang menduga-duga. Ini penting karena Jokowi maju sebagai capres dari PDIP," ungkap Muluk.

Untuk perbandingan, sebelumnya Jokowi sangat koorperatif dengan KPK. Saat ada pemberian gitar Metallica, mantan walikota Solo itu berinisiatif melaporkan kepada KPK. Tetapi untuk kasus korupsi Transjakarta, Jokowi memilih diam dan terkesan acuh. [rus]






Sumber : rmol