Buruh: UMP Rp 2,4 juta yang diteken Jokowi penghinaan bagi kita

Ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta kembali melakukan demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11). Aksi demo dimulai sejak pukul 11.00 dan hingga pukul 12.00 WIB masih terus berlangsung.

Kali ini, aksi mereka menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak menandatangani keputusan tersebut karena Dewan Pengupahan memutuskan UMP tanpa perwakilan buruh. Selain menyatakan penolakan, para buruh juga menuntut agar UMP 2014 ditetapkan sebesar Rp 3,7 juta .

Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Mohammad Toha mengatakan serikat pekerja dan buruh telah mendengar Jokowi telah menandatangani surat keputusan gubernur yang menyatakan besaran UMP DKI 2014 sebesar Rp 2,4 per bulan.

Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak masuk akal dengan kebutuhan hidup di Jakarta. Karena itu, buruh dan pekerja di DKI Jakarta akan terus melakukan penolakan terhadap keputusan tersebut.

"Angka UMP Rp 2,4 juta sungguh tidak masuk akal. Monyet saja diurusin. Tidak ada kata lain, sampai titik darah penghabisan kita akan melawan," ujar Toha di depan gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).

Bahkan para pengunjuk rasa ini mengancam akan menginap terus di Balai Kota sampai keputusan angka UMP 2014 diubah menjadi Rp 3,7 juta per bulan.

"Kita akan menginap di sini hari ini. Apabila tidak diubah UMPnya, buruh mau menentukan nasibnya sendiri. Angka itu kami perkirakan sebagai bentuk keinginan pengusaha hitam yang mau menyusahkan buruh dan memperalat pemerintah," katanya.

Lagi-lagi para buruh menyatakan akan terus bertahan sampai Jokowi mau menemui mereka. Kemarin, Kamis (31/10), saat Jokowi menemui para buruh dan mengundang masuk ke ruang kerjanya untuk berbincang-bincang, para buruh meminta waktu untuk koordinasi.

Namun setelah ditunggu cukup lama, perwakilan buruh tak kunjung datang, akhirnya Jokowi meninggalkan ruang kerjanya untuk melanjutkan aktivitasnya yang lain.

"Kami terus bertahan sampai Pak Jokowi menemui kita. Angka Rp 2,4 juta itu penghinaan bagi buruh DKI. Penghinaan perjuangan buruh. Kami akan terus lakukan perlawanan habis-habisan, sampai Jokowi ubah SK Gubernur tentang UMP 2014," paparnya.

Toha menjelaskan ketidakhadiran tujuh orang perwakilan unsur buruh dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI kemarin malam, karena pihaknya sudah tahu angka UMP akan dipaksakan sesuai dengan KHL atau hanya naik 10 persen dari KHL.


Sumber : Facebook Artati Sansumardi