Koordinator Nasional Gerakan Bersama (Geber) Prabowo, Hendry Yatna, menuding para purnawirawan di kubu calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo tengah terpojok. Sehingga mereka melakukan berbagai serangan kepada capres Prabowo dengan beragam fitnah dan isu kampanye negatif.
Salah satunya soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Padahal, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
“Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko menjadi angin segar dan memperjelas semua tanda tanya. Dalam keterangan persnya, Mabes TNI menyatakan bahwa surat DKP itu tidak pernah di keluarkan oleh Mabes TNI. Sehingga saya melihat, keterangan tersebut sebagai bukti bahwa tudingan para purnawirawan Jenderal TNI di kubu Jokowi terhadap Pak Prabowo selama ini adalah fitnah,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/06/3014).
Menurut dia, dirinya sebagai bagian dari generasi muda Indonesia tidak habis pikir terhadap ulah memalukan para purnawirawan jenderal senior itu. Padahal seharusnya, mereka itu menjadi panutan para tentara yang masih aktif atau panutan para generasi muda Indonesia.
“Tapi nyatanya mereka malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mereka melakukan segala cara untuk menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik Pak Prabowo Subianto yang saat ini maju menjadi capres,” ungkapnya.
Hendry justru mensinyalir, jangan-jangan ada skenario besar terhadap kejadian masa lalu yang ingin mereka tutupi. Soalnya bukan tidak mungkin, jika Prabowo jadi Presiden RI ketujuh, kejadian itu bisa saja terbongkar.
“Mengapa para purnawirawan jenderal tersebut sangat ingin menjegal Prabowo? Saya rasa mungkin mereka takut jika Pak Prabowo jadi Presiden nanti bakal terkuak siapa dalang kasus-kasus besar. Seperti Kasus 27 Juli 1996, kasus kerusuhan Mei 1998, atau pembunuhan aktivis HAM Munir,” tukasnya.
Untuk itu, sebagai genarasi muda yang peduli akan proses kampanye dan Pilpres yang damai, jujur, dan bertanggungjawab, Hendry meminta kepada para purnawirawan jenderal yang ada di kubu Jokowi untuk tidak memicu konflik horizontal dengan melakukan gerakan pecah-belah TNI dan isu-isu yang menyesatkan masyarakat. “Jika tidak, bangsa ini yang akan menjadi korbannya,” tutupnya.
(ful)
Sumber : okezone
Salah satunya soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Padahal, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
“Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko menjadi angin segar dan memperjelas semua tanda tanya. Dalam keterangan persnya, Mabes TNI menyatakan bahwa surat DKP itu tidak pernah di keluarkan oleh Mabes TNI. Sehingga saya melihat, keterangan tersebut sebagai bukti bahwa tudingan para purnawirawan Jenderal TNI di kubu Jokowi terhadap Pak Prabowo selama ini adalah fitnah,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/06/3014).
Menurut dia, dirinya sebagai bagian dari generasi muda Indonesia tidak habis pikir terhadap ulah memalukan para purnawirawan jenderal senior itu. Padahal seharusnya, mereka itu menjadi panutan para tentara yang masih aktif atau panutan para generasi muda Indonesia.
“Tapi nyatanya mereka malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mereka melakukan segala cara untuk menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik Pak Prabowo Subianto yang saat ini maju menjadi capres,” ungkapnya.
Hendry justru mensinyalir, jangan-jangan ada skenario besar terhadap kejadian masa lalu yang ingin mereka tutupi. Soalnya bukan tidak mungkin, jika Prabowo jadi Presiden RI ketujuh, kejadian itu bisa saja terbongkar.
“Mengapa para purnawirawan jenderal tersebut sangat ingin menjegal Prabowo? Saya rasa mungkin mereka takut jika Pak Prabowo jadi Presiden nanti bakal terkuak siapa dalang kasus-kasus besar. Seperti Kasus 27 Juli 1996, kasus kerusuhan Mei 1998, atau pembunuhan aktivis HAM Munir,” tukasnya.
Untuk itu, sebagai genarasi muda yang peduli akan proses kampanye dan Pilpres yang damai, jujur, dan bertanggungjawab, Hendry meminta kepada para purnawirawan jenderal yang ada di kubu Jokowi untuk tidak memicu konflik horizontal dengan melakukan gerakan pecah-belah TNI dan isu-isu yang menyesatkan masyarakat. “Jika tidak, bangsa ini yang akan menjadi korbannya,” tutupnya.
(ful)
Sumber : okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar