Wawancara VIVAnews dengan Presiden PKS Anis Matta

 Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Presiden PKS Anis Matta.


Setelah kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di KPK, suara PKS diprediksi turun. Tapi, PKS optimistis meraih tiga besar. Bisa dijelaskan?
Alhamdulillah, sekarang kita sudah kembali ke lima besar, kita nomor 5. Golkar dan PDIP di dua teratas. Gerindra di urutan ketiga, keempat Demokrat.

Di survei ini, ada gejala stagnasi semua partai menengah, jadi jarak antara partai nomor 3-10 itu ada dalam batas margin of error, jadi kemungkinan paling valid diantara 7 partai ini range-nya antara 3-7 persen. Karena selisihnya sedikit, jadi peluang 3,4-10 itu masih ketat. Sehingga kalau diprediksi kami itu ya kira-kira 9 partai parlemen sekarang lolos threshold ditambah satu. Sehingga, suara yang terdistribusi secara merata itu suara di kelompok partai tengah. Tapi juga suara partai di posisi 1 dan 2 ini juga tidak akan ada partai yang suaranya terlalu besar, tidak sampai 20 persen. Pemilu 2009, Demokrat yang memiliki presiden juga suaranya hanya kisaran 20 persen.

Kalau analisis survei kami ini, partai-partai yang di 1-2 ini agak berbeda partai tengah karena mereka tetap eksis di daerah pemilihan (dapil) yang kursinya di bawah 5, ada 7 dapil yang kursinya itu ada 3 seperti Babel, Kepri, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat. Yang kursinya 4 ada Bengkulu, Maluku. Di tempat-tempat yang kursinya sedikit ini partai 1-2 itu kursinya masih dapat. Tapi, dapil yang kursinya 5-10, susah sekali mendapatkan kursinya lebih dari 2, di sini yang akan menjadi perebutan, partai-partai tengah bertarungnya di sini, seluruh dapil di pulau Jawa dan sebagian di Sumatera.

Ada lagi, faktanya adalah gabungan antara undecided voter dan swing voter. Keyakinan akademik saya, 30 persen masih undecided voter. Tapi, dari 70 persen yang sudah memutuskan ini kemungkinan berubahnya 40-50 persen.

Itu kalau nominal berapa?
Sekarang, kalau ditambah antara yang undecided voter dengan yang swing voter ini kira-kira sekitar 60 persen. Kemungkinan 20-30 juta. Yang undecided sama swing voter kira-kira 50 juta. Itu besar sekali. Tapi, kalau di Pilpres lebih tinggi, di Pilpres swing voter sampai 60 persen. Jadi kalau survei pilpres dengan orang-orang yang ada sekarang, mau dibolak-balik bagaimanapun akan relatif sama. Karena apa, karena tidak ada alternatif, kan? Tidak ada alternatif.

Kalau kita bandingkan dengan 2009, pada 2008 sudah kelihatan Demokrat menang, kan? Bulan-bulan ini sudah kelihatan pemenangnya Demokrat. Kalau sekarang ini kan konsolidasi itu tidak sedahsyat 2009 itu.

Peta ini akan berubah lagi kalau judicial review-nya Yusril di MK diterima, jadi nanti pemilu tidak serentak tapi presidensial threshold dihapus. Kalau itu dihapuskan kemungkinan akan ada banyak capres. Paling sedikit 8.

Faktor Jokowi bagaimana? Ada temuan survei kalau partai mengumumkan akan mencapreskan Jokowi maka elektabilitasnya naik?

Faktor Jokowi ada. Tapi, kami sedang mempelajari apakah faktor Jokowi ini hanya berdampak ke dirinya, ataukah berefek ke yang lain juga.

Maksudnya?

Begini, Jokowi ini dipakai oleh PDIP untuk kampanye pilkada di semua pilkada besar, ini yang sedang kita pelajari ada split atau tidak.

Kalau menurut kami, sebenarnya PDIP itu sudah melakukan dua hal bagus, sebelum adanya fenomena Jokowi ini, yang pertama konsistensi Megawati sebagai oposisi. Harus kita akui. Dalam sepuluh tahun ini, PDIP ada di luar pemerintahan, tapi mereka tidak pecah, solid. Padahal suara PDIP terus turun. Dari 30an ke 19 kemudian turun lagi, itu tidak membuat pecah meski dirayu masuk ke kabinet. Dari situ orang respek pada Megawati.

Yang kedua, ada kebijakan penting Megawati sejak 2009, mendorong kader mudanya maju di Pilkada. Mereka sepertinya tidak hitung soal menang kalah, pokoknya maju saja. Ganjar Pranowo maju, Jokowi, Rieke, Bambang DH, Effendi Simbolon, Puspayoga, semua disuruh maju, kalah menang itu urusan lain. Ini ada hasil, kan? Megawati memberi konfiden besar kepada PDIP. Saya kira dua faktor ini harus kita akui. Jadi kalau misal Mega punya alasan konfiden untuk maju lagi, sebenarnya ini memang kebijakan dia.

Ada prediksi survei PDIP raih 19 persen di Pemilu 2014. Kalau berdasarkan survei PKS itu bagaimana?
Kalau 19 persen mungkin. Itu kan angka mereka di 2004. Pada 1999 dapat 34 kemudian 2004 turun jadi 19 dan turun lagi jadi 14 pada 2009, sekarang dapat angka sama dengan 2004 itu mungkin. Tapi, itu kan survei popular vote, kan? Kalau electoral vote, kaitannya dengan kursi saya kira lebih tinggi Golkar.

Kalau dari kajian yang dilakukan PKS itu ternyata Jokowi punya efek keluar, akankan PKS capreskan Jokowi juga?

Pertimbangan PKS itu sekarang juga akan melakukan uji publik pada semua kader. Karena tahap sekarang ini, sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, pilkada langsung itu kan umumnya kita mendorong orang lain, kan? Sejak 2009 ke atas, kita mendorong kader. Kita tidak takut soal menang kalahnya tapi uji publiknya. Antisipasi ini, kalau judicial review-nya Yusril diterima.

Kan judicial review-nya itu mirip dengan Effendi Gazali yang sudah diputus?

Mirip. Kalau Effendi kan fokus pemilu serentaknya, sementara yang Yusril ini penghapusan presidensial threshold. 2019 bakal digelar pemilu serentak tanpa threshold. Kalau ini diterima, 2014 ini tidak serentak tapi tidak pakai presidensial threshold.

Kalau itu diterima, PKS mencalonkan pasangan capres cawapres semuanya kader atau koalisi?
Kalau Yusril ini menang kemungkinan semua partai mencalonkan sendiri.

Soal Pilpres, PKS juga membuat semacam konvensi dengan Pemira yang kemudian oleh Majelis Syuro diputuskan 3 kandidat, bukan 1 kandidat saja. Apa pertimbangannya?

Fleksibilitas. Kita belajar dari partai yang sudah menetapkan capres satu sejak awal, itu fleksibilitasnya kurang, karena situasinya memang masih mungkin berubah. Dari situ, kita pertimbangkan tidak satu, nanti setelah April kita putuskan.

Keputusannya nanti bagaimana, suara terbanyak dengan survei atau dengan pertimbangan apa?
Nanti variabelnya banyak. Survei dipertimbangkan, tapi hasil pemilu juga menentukan.

Artinya masih terbuka peluang koalisi?

Kalau koalisi pasti. Karena pertimbangannya nanti mengawal sistem presidensial di parlemen. Koalisi itu tuntutannya bukan untuk menang tapi untuk pengelolaan pemerintahan di parlemen. Kalau di daerah, efek DPRD ke pemerintah daerah itu tidak terlalu, tapi kalau di pusat itu sangat terasa.

Anda bersedia kalau dipilih jadi yang satu itu?
Kalau sekarang kan kita sudah memasuki. Sejak diputuskan kemarin, semua bersedia. Saya secara pribadi siap.

Kalau anda bersaing dengan Jokowi, bagaimana peluangnya?

Kita ini punya keyakinan begini, fenomena virtual dalam elektabilitas Jokowi itu pada basisnya adalah rekayasa media. Yang kedua, kalau dia dibanding terus-menerus dengan kader-kader tua, wajah lama, yang rata-rata punya pengalaman kalah di pilpres, dia otomatis kinclong sendiri. Sekarang ini, dia pembandingnya belum ada. Biasanya peta ini berubah begitu calon resmi itu keluar. Ini juga yang sedang kita pelajari fenomena itu. Yang menarik di survei kita, faktor-faktor primordial itu sudah tidak mendominasi pertimbangan pemilih.

Maksudnya Jawa non-Jawa tidak berpengaruh? Maksud anda, itu sudah tidak berpengaruh?

60 persen pemilih sekarang itu dalam menentukan pilihannya pada seorang calon presiden itu berdasarkan visi misi.

Apakah sudah serasional itu?

Artinya apa? sekarang ini DNA kita itu Indonesia. Ikatan lama Jong Jawa, Jong Sumatera, dan lain-lain itu bergabung semuanya menjadi Indonesia.

Itu peran positif media?

Media mungkin membantu, tapi ada efek lain, dari otonomi daerah.

Kenapa otonomi daerah?

Kita ini punya kabupaten sekitar 250 sebelum pemekaran. Sekarang menjadi 531. Semuanya pakai pilkada langsung. Dan dalam pilkada langsung itu yang paling gampang dijanjikan publik servis. Yaitu, kesehatan dan pendidikan. Tanpa kita sadari, semua bupati yang naik itu menjadikan pendidikan gratis sampai SMA. Nah, ini menciptakan akselerasi.

Kenapa akselerasi? Karena ada peningkatan rasionalisasi pemilih pada pemilu. Orang cepat sekali mengalami rasionalitas karena efek pendidikan itu tadi.

Apakah mereka akan datang ke TPS atau memilih datang untuk berlibur?

Poin saya, alat ukurnya berubah.

Saya memperkenalkan juga, kita melakukan penelitian sosial media. Yang kita survei itu sepuluh juta twit.

Social media tracking, maksudnya?

Ya. Tetapi ini penelitian sosiologis. Penelitian ini tentang preferensi moral, apa yang berubah. Sebelumnya, ciri utama orang Indonesia atau lanskap moral orang Indonesia itu ditentukan oleh unsur tradisi dan gotong royong. Sekarang ada muncul satu patok baru: power dan achievement. Saya kira ini juga efek pendidikan, globalisasi ....

Efek para motivator?

Ya ... hahaha (tertawa bersama)

Jadi achievement orang Indonesia itu tinggi, sekarang naik. Kalau di sosial media, karena ini middle up, politik itu relatif hampir sama dengan preferensi yang sebelumnya, tradisi dan gotong royong. Saya kira ini punya efek pada demand mereka terhadap public officials atau public servant, sehingga permintaan mereka naik dan standar mereka pada kinerja juga tinggi. Ini tidak mudah, tapi memberikan celah.

Dalam survei internal di urutan kelima, bagaimana untuk meraih tiga besar seperti yang ditargetkan. Sebab, jarak ke yang urutan pertama dan kedua sangat jauh?
PKS pada pemilu lalu mendapat kursi di 54 dapil dari 77 yang ada. Dari 54 ini, 3 dapil dapat 2 kursi, jadi dapat 57 kursi. Jadi, kursi yang kita kosong, tidak dapat kursi di DPR RI, ada 23. Fokus kita, langkah pertama adalah pertahankan yang 57, yang kedua isi yang masih kosong. Kemudian kita lihat lagi ada dapil yang jumlah kadernya sangat banyak, sehingga kalau di-push sedikit, pada pemilu 2009 itu ada sepuluh dapil yang suaranya untuk mendapat kursi itu 1,3 tapi tidak cukup untuk jadi 2. Ini yang kita push.

Belakangan banyak kader atau simpatisan yang memilih PKS pada 2004 dan 2009 kemudian kecewa karena banyak sebab, bagaimana penjelasannya?

Di survei internal kita itu memang ada penurunan angka kesetiaan atau loyalitas karena kasus yang ada. Tapi, mereka tidak pindah ke partai lain. Dia tidak memilih partai lain karena kecewa kepada PKS, tapi masuk ke undecided.

Survei kita bulan Juli, waktu kasus LHI (Lutfi Hasan Ishaaq) sedang kuat-kuatnya itu angka kesetiaan turun menjadi 38 persen. Dalam survei terakhir angka kesetiaannya sudah balik, sisanya yang belum balik masih undecided. Istilahnya, pisah ranjang tapi belum talak.

Optimisme seperti ini juga pernah kami dengar tatkala Hidayat Nurwahid maju dalam pilkada DKI Jakarta. Tapi, kenyataannya kalah. Bagaimana menjelaskan ini?

Pilkada itu ada trennya. Tapi, kalau kasus di kita sekarang ini, alat ukurnya itu di Pilkada adalah tingkat kemampuan mobilitas, masih kuat tidak mereka melakukan mobilitas.

Sumber pertambahan suara kita yang banyak itu pertama di Pulau Jawa. 2004, di Jawa Timur kita cuma dapat 2 kursi, 2009 kita dapat 6 kursi. 2004, di Jawa Tengah dapat 3 kursi, 2009 kita dapat 7. Total dapil di Jawa Tengah itu ada 10, jadi 3 dapil yang kosong, kita kejar yang 3 ini. Di Jawa Timur dapilnya ada 11, jadi 5 yang kosong, ini yang bener-bener kita kejar. Bali yang sebelumnya kita tidak dapat, suara kita sekarang lebih bagus, jumlah kader bertambah dan pengalaman mobilisasi di basis-basis wilayah itu terasah setelah pilkada kemarin.

Kemudian, NTT kemungkinan besar juga dapat, karena pertambahan jumlah kader. Maluku Utara setelah menang (Gubernur Abdul Gani Kasuba), Maluku. Titik-titik seperti ini yang kita evaluasi. Pengalaman pemilu lalu, suara hilang di MK. Yang banyak di hitungan ketiga banyak hilang di MK, tapi sekarang kan kursi habis di dapil.

Artinya, popular vote bisa saja sama dengan raihan di Pemilu 2009, tapi jumlah kursi meningkat?

Ya, popular vote bisa stabil, tapi electoral vote naik. Dibanding 2004, dalam Pemilu 2009 suara kita hilang 300 ribu. Tapi, kursi kita naik 12.

Jadi, buat partai perolehan kursi lebih penting dari pada total suara nasional ya?
Betul. Ini masalah efisiensi. Kita belajar dari PAN dan Golkar. 2004, suara kita lebih banyak dari PAN, tapi kursi mereka lebih banyak dari kita sepuluh. Akhirnya kita ubah, semua tokoh partai kita keluarkan dari dapil Jakarta, disebar ke daerah. Saya di Sulsel, pak Hidayat di Jawa Tengah, pak Tifatul ke Sumut. Dari sini kita dapat suara-suara baru. Sebarannya yang kita bikin.

Soal Pilkada, misalnya di Bandung, Jawa Barat, PKS mengajukan Ridwan Kamil yang bukan kader dan akhirnya menang. Berbeda dengan di Banten yang dimajukan kader dan kalah. Mengapa tidak, pola di Bandung dipakai untuk daerah lain seperti Banten?

Pilkada Gubernur Jawa Barat 2008 kita mengajukan kader dan menang. Ada euforia di sana, dan saat Pilkada Kota Bandung mengajukan kader sendiri. Sebenarnya tidak siap sehingga akhirnya kalah. Sebenarnya elektabilitas Ridwan Kamil nol, tapi karena orangnya ada bakat, ada talent.

Barang bagus, kendaraan bagus?

Sekarang, kalau ada tokoh daerah yang bagus, kita dorong.

Itu strategi PDIP dulu mengajukan tokoh eksternal, misalnya Gamawan Fauzi di Sumatera Barat?

Seseorang menjadi pejabat daerah, mengintegrasikan posisi dia sebagai pejabat daerah dan kontribusi dia sebagai kader kepada partai biasanya banyak orang gagal di situ. Misalnya ada banyak kasus di daerah, kepala daerahnya populer, tapi elektabilitas partainya tidak naik-naik. Akhirnya partai berpikir praktis, kalau begini terus hasilnya lebih baik majukan kader sendiri. Toh mesin partai yang bekerja bukan dia sendiri.

Kalau PKS, kadang kita mendorong kader meski tahu dia bakal kalah lebih untuk uji coba mesin, bisa jalan tidak. Kasus Banten, 2004 kita nomor dua di sana. Kita tahu Atut itu kuat, tapi coba mesin. Sebenarnya, kasusnya sama dengan Aher di Jabar tahun 2008, kita nomor tiga di sana. Tak mudah untuk mendapatkan, tapi kita coba. Semua partai mengalami hal yang sama, mengirim seratus kader yang gugur mungkin setengahnya. Penyebabnya, kelompok sipil ini tidak disiapkan waktu reformasi itu, tiba-tiba peluangnya terbuka tapi kesiapannya tidak merata. Sehingga hampir semua partai pendekatannya trial and error, gagal dievaluasi, gagal dievaluasi kembali.

Saya kira, ke depan akan berkurang tren menggunakan orang eksternal partai untuk maju pilkada karena pengalamannya tidak mulus. Ke depannya background militer semakin berkurang. Untuk kasus pilkada yang dulu banyak karena banyak jenderal-jenderal yang pensiun di awal reformasi, kan? Yang kedua, pensiunan birokrat juga source-nya akan berkurang. Yang akan bertahan itu dari kelompok pengusaha.

Juga kalangan muda yang menginspirasi?

Ya, pengusaha lokal, aktivis, atau akademisi. Tapi yang background militer dan birokrat akan semakin berkurang.

Untuk menghadapi pemilihan presiden, apa diferensiasi PKS dalam Pemilu 2014?
Jadi kalau kita merujuk ke survei, alasan orang mencintai seseorang itu hampir tidak ada kriterianya, yang benar-benar rigid ya. Saya kasih contoh, survei menunjukkan bahwa alasan orang memilih presiden itu 66 persen itu ideologi, dulu. Tapi survei kita temukan di tracking sosial media itu, Jokowi tidak terasosiasi afiliasi ideologi apapun, tidak di politik, tidak di ekonomi, tidak di agama, sama sekali tidak ada. Jadi, dia tidak terasosiasi ide apapun.

Yang kedua kita memakai pendekatan psikologi, apa pesan emosional publik terhadap tokoh-tokoh itu. Terhadap tokoh yang elektabilitasnya tinggi respons psikologis orang itu ada yang fearless dan sadness. Menariknya, persepsi publik terhadap pemilihan pemimpin itu ternyata masyarakat menganggap pemilihan pemimpin itu selebrasi, perayaan, sehingga yang mereka cari itu seseorang yang bisa membuat mereka gembira.

Jokowi?

Unsur itu ada di Jokowi, tetapi respons emosional orang kepada Jokowi itu karena dia tidak terasosiasi ke satu ideologi, itu merata. Peta ini bisa tiba-tiba berubah setelah penetapan. Saya percaya faktor utama yang akan menentukan nanti adalah personal attraction. Orang itu atraktif atau tidak, kalau atraktif mudah diidentifikasi. Dia bisa di-compare. Prabowo populer di awal karena di-compare dengan SBY. Tapi, Jokowi tidak di-compare dengan siapapun sekarang.

Yang kedua, masalah apa yang terjadi di bulan April nanti tidak tahu, kan.

Branding PKS sekarang pakai konsultan siapa?

Ada, nggak usah disebutlah.

Sekarang kita yakin elektabilitas tradisional PKS naik. Sekarang ini, kalau kita evaluasi dapil, kalaupun jumlah suara turun, kursi turun, maka penurunan itu maksimalnya di angka 50 persen. Sekitar 9 persen dari kursi DPR RI, kecuali kalau pemilunya bulan Juli tahun lalu. Jadi, differensiasi sekarang ini tidak bisa terlalu didefinitifkan. Dua bulan terakhir atau dua minggu terakhir, itu bisa menciptakan perbedaan terakhir.




Sumber : Facebook Artati Sansumardi