Jokowi Sedot Anggaran DKI Rp 24 Triliun Tanpa 'Ketok Palu' DPRD

Dibalik berbagai gebrakan program kerja yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyisakan tanda tanya besar. Berdasar dokumen yang diperoleh Voa-Islam.com, Jokowi –sapaan akrab Gubernur DKI- menandatangani anggaran yang luar biasa besar tanpa butuh ‘ketok palu’ DPRD DKI.

Anggaran milik Gubernur ini disebut sebagai anggaran ‘darurat’ yang nilainya Rp 24,2 triliun. Angka yang sangat fantastis lantaran merogoh sepertiga dari total anggaran DKI Jakarta yang berjumlah Rp 72 triliun.

Dari jumlah anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk penanganan banjir, penanganan korban banjir. Bahkan yang ‘menggelikan’ Jokowi menganggarkan lebih dari Rp 9 miliar untuk menjamu tamu gubernur. “Untuk biaya makan tamu sungguh besar,” kata Ketua Umum Brigade Anak Jakarta (Braja) M Rifqi kepada VoaIslam di Jakarta, Ahad (16/2).

Dokumen anggaran yang dibeberkan Eky Pitung –sapaan akrab M Rifqy- ini ditandatangani Jokowi pertengahan November 2013 lalu. Padahal, DPRD DKI baru ketuk palu 2014. Artinya, kata dia, duit operasional Jokowi lebih dulu cair ketimbang duit yang dipergunakan untuk kepentingan warga DKI.

Menurut Eky, pada kepemimpinan Fauzi Bowo, anggaran darurat juga pernah ada. Namun jumlahnya tak sebesar anggaran yang ditandatangani Jokowi. Foke, demikian Fauzi Bowo disapa, hanya menganggarkan dana darurat sebesar Rp15 miliar. “Foke sempat ketar ketir menganggarkan jumlah anggaran itu. Namun, Foke diyakinkan DPRD bahwa anggaran itu penting untuk digunakan dalam kondisi darurat,” ungkapnya.

Kini langkah itu dimanfaatkan Jokowi untuk menyedot dana anggaran lebih besar lagi. Jumlah anggaran yang dinilai sebagai anggaran darurat ditandatanganin Jokowi sebelum penetapan APBD sangat mengusik rasa keadilan rakyat. Eki Pitung mengkhawatirkan akan ada penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan anggaran tersebut, "Saya khawatir dana sebesar Rp24 Triliun lebih itu dibagi-bagikan kepada kroni-kroni Jokowi yang telah memodalinya dan sebagian di berikan untuk ongkos nyaleg (biaya kampanye caleg,red) dari partai-partai yang mendukungnya," katanya.

Eky juga mengatakan Rp 1,3 triliun per tahun anggaran itu digunakan untuk sosialisasi di media. Maka wajar, nama dan kegiatan Jokowi bertengger di sejumlah media baik cetak, televisi, maupun berita online. Bahkan, namanya pun ramai bertengger di media sosial seperti Facebook, Twitter, newsportal, dan forum-forum blog seperti Kaskus, Lintas.me dan lainnya.

Eky pun menyimpulkan, masih perlukah warga Jakarta terlena dengan aroma Jokowi yang lebih mementingkan ketenaran ketimbang kepedulian terhadap nasib warga Jakarta???. Wallahu’alam.





Sumber : Facebook Artati Sansumardi