Pengamat Politik: Konspirasi Penguasa Sangat Kental dalam Kehancuran PPP dan Golkar

Pemikir politik dan kenegaraan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menjelaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) tengah merancang konspirasi besar menghancurkan partai politik yang tidak mendukung pemerintahannya.

Menurut Said, upaya pembusukan telah terlihat pada dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut sengaja disusupi kekuatan pemerintahan saat ini.

"Apakah ada konspirasi? Bagi saya sebagai pemerhati politik dan hukum jelas sekali terjadi konspirasi," kata Said dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Posisi Pemerintah Dalam Kemandirian Partai Politik' yang merupakan rangkaian acara dalam acara Mukernas PPP, di Hotel JS Luwansa, Kamis (11/12).

Bekas aktivis pergerakan 1998 menambahkan, intervensi sengaja dilakukan pemerintahan Jokowi-Kalla lantaran mereka mengalami  kekurangan dukungan politik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berkaca dari realita tersebut maka pemerintahan Jokowi-Kalla bersama dengan segenap partai pendukungnya menyepakati untuk melakukan konspirasi politik guna menarik PPP ke dalam pemerintahan.

"Ada konsensus dari mereka untuk mengambil dukungan PPP dan mengarahkan kepada pemerintah yang sudah berkuasa," demikian Said.

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, salah satu alasan cepatnya rezim kekuasaan Jokowi mengintervensi PPP adalah jumlah kursi PPP di parlemen yang terbatas. Kepemilikan kursi PPP di parlemen yang hanya 39 anggota, mempermudah penguasa untuk melakukan intervensi. "Karena itulah PPP mudah diintervensi," kata Margarito

Intervensi penguasa ini sangat kental sekali terlihat terhadap pengesahan PPP versi Muktamar ke VIII di Surabaya. Ahli tata hukum negara dari Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, pada hari kedua setelah dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly segera menandatangani surat Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP dengan surat bernomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Sedangkan dalam kasus dinamika internal Partai Golkar pemerintah dinilai lambat melakukan pengesahan. Hal tersebut dipicu lantaran partai Golkar dipandang mempunyai kekuatan politik cukup kuat. Sehingga pemerintah tidak bisa gegabah untuk terlalu cepat mengesahkan dualisme kepengurusan dalam partai beringin tersebut.

"Saya pikir Menkumham berfikir 10 kali. Makanya hingga saat ini mereka belum berani mengesahkan dan masih membuat tim kajian atas hasil Munas Golkar," demikian Margarito.






Sumber : VOA