Buntut DPR Tandingan, KTI Wacanakan Prabowo Jadi Presiden Indonesia Timur

Pembentukkan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat ragam sambutan. Sejumlah tokoh masyarakat Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang berdomisili di Jakarta, memandang ini menujukkan Indonesia juga bisa memiliki dua presiden.

Toko masyarakat Papua di Jakarta, Demianus Mariam misalnya, menyatakan kalau di parlemen terpecah jadi dua, maka harus ada pula dua presiden yang memimpin bangsa Indonesia.

“DPR saja ada dua, kenapa takut Indonesia dipimpin lebih dari satu presiden,” ujar Demianus Mariam dalam acara konferensi pers ‘Menyikapi Persoalan Kebangsaan Pascapembentukan Kabinet oleh tokoh Kawasan Timur Indonesia, di Jakarta, Kamis 30 Oktober.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama KIH lanjutnya, didukung  memimpin Indonesia Kawasan Barat. Sedangkan Prabowo Subianto dijadikan Presiden Indonesia Kawasan Timur. “Joko Widodo-Jusuf Kalla Presiden Indonesia Kawasan Barat, sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Presiden Indonesia Kawasan Timur,” tegasnya.

Selain itu, Demianus juga menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak pernah dalam sejarahnya meminta-minta jabatan menteri kepada siapa pun yang jadi presiden. “Orang Papua masih punya harga diri di dalam NKRI ini. Makanya tidak pernah minta-minta jabatan menteri kepada presiden termasuk ke Presiden Jokowi,” katanya.

Lagi pula menurut Demianus, kekayaan Tanah Papua masih cukup untuk memberi makan dan bayar utang saudara-saudaranya di Kawasan Indonesia Barat. “Yang dituntut Papua dari dahulu adalah agar bangsa dan negara ini dikelola atas dasar berkeadilan. Jangan diskriminatif,” tandasnya.

Hadir dalam petemuan antara lain, Yopie Lasut (Sulawesi Utara), Daniel Dhuka Tagukawi (Nusa Tenggara Timur), Engelina Pattiasina (Maluku), Kris Siner Keytimu (Maluku), Margarito Kamis (Maluku Utara), Laode Ida (Sulawesi Tenggara), Yamin Tawari (Maluku Utara) , Hatta Taliwang (Nusa Tenggara Barat), Phil Erari (Papua Barat), Natalius Pigai (Papua), IG Toebe (Nusa Tenggara Timur) dan lain-lainnya.

Adapun Laode Ida mengatakan, kabinet Jokowi adalah Jawasentris. Media massa di Kalimantan Selatan hari-hari ini marak dengan berita kekecewaan karena tak adanya putra daerah mereka yang duduk di kabinet. “Demikian juga dengan sejumlah tokoh Batak, Maluku, Sultra, dan lain-lain yang sedang tersinggung karena terabaikan oleh Jokowi-JK dan koalisinya,” ujarnya.

“Saya melihat kabinet Jokowi itu, kabinet Jawasentris. Ini bukan politik primordialisme. Tapi selama ini memang telah terjadi ketidak adilan dibidang ekonomi dan politik berbasiskan daerah,” katanya.






Sumber : fajar.co.id