Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melarang kader-kadernya untuk mengisi kursi kementerian di pemerintahan Jokowi-JK. PKS menilai kini saatnya untuk berjuang membangun bangsa dari luar pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden PKS Anis Matta usai memberikan pembekalan kepada anggota legislatif dari PKS di Jakarta, Ahad (21/9). Menurutnya sejauh ini tidak pernah ada tawaran dari kubu Jokowi-JK untuk posisi menteri.
Ia pun menegaskan kalau pun ada, maka tawaran itu akan ditolak sebagai bukti jika PKS telah memilih berada di luar pemerintahan. Selain itu PKS melarang kadernya duduk di kabinet Jokowi-JK.
"Enggak dong, sekarang ini waktunya kita memberikan bukti tentang konsistensi," ucapnya.
Anis mengatakan, pengalaman PKS selama 10 tahun berada di dalam pemerintahan Presiden SBY sudah cukup. Bagi PKS berada di dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan hal itu sama saja, selama cita-citanya adalah untuk membangun bangsa.
"Sekarang kita ada di luar pemerintahan itu sesuatu yang biasa saja. Karena di dua-duanya toh kita bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa kita. Jadi pengalaman ini harus kita coba semuanya," katanya.
"Dulu PKS pernah oposisi sendirian, masuk dalam pemerintahan 10 tahun, sekarang ada lagi dalam oposisi, itu mah biasa aja. Di dalam dan di luar sama saja," jelasnya.
Sumber : rol
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar