Apa kabar Koalisi Ramping? Apa kabar Koalisi Rakyat Tanpa Syarat? Tanpa Transaksional?
(foto: indopos)
Masih segar dalam ingatan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla mengakui bahwa koalisi yang mereka bangun adalah bukan koalisi transasksional, artinya benar-benar koalisi tanpa syarat. Namun menjelang penyusunan kabinet menteri dalam perangkat pemerintahan lainnya yang terkesan ‘alot’, susah untuk mengatakan bahwa semua itu adalah cerminan dari koalisi tanpa syarat yang jauh dari nuansa transaksional.
Kuat dugaan, bahwa slogan koliasi tanpa syarat ala Jokowi – JK adalah bentuk tipuan untuk menarik perhatian rakyat dalam memilihnya. Dan akhirnya, rakyat pun sukses mereka tipu dengan slogan tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan ulasan dari laman Inilah (23/8/14), bahwa sesumbar Capres Terpilih Joko Widodo jelang Pilpres yang menyebutkan pihaknya memilih koalisi ramping dan tanpa syarat kini menuai tuahnya. Suka tidak suka, Jokowi harus merangkul kekuatan parlemen 50 persen plus satu. Jika tidak, pemerintahan Jokowi dijamin terseok-seok di tengah jalan.
Realitas politik kerap tak sinkron dengan idealitas politik. Begitulah yang kini dihadapi Jokowi. Berbagai jargon yang selama ini menjadi komoditas politik kampanyenya seperti “koalisi ramping” dan “koalisi tanpa syarat” menemukan tuahnya.
Koalisi ramping yang diklaim Jokowi-JK saat ini memiliki sekitar 34,06 persen kekuatan politik di parlemen. Angka ini tentu belum ideal. Dukungan di parlemen sebesar 50 persen plus 1 merupakan angka ideal untuk stabilitas pemerintahan. Artinya, Jokowi membutuhkan minimal tambahan dukungan parlemen 15 persen lebih.
Kenyataan inilah yang menjadikan Jokowi dan Jusuf Kalla sibuk menggalang tambahan dukungan koalisi. Aksi klaim pun tak urung dilakukan Jokowi seperti saat menyebut Partai Demokrat dan PAN bakal merapat di koalisi Jokowi-Kalla. “Saya ngomong apa adanya, ya. Kemungkinan PAN dan Demokrat (bergabung),” kata Jokowi awal pekan ini.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut nyatanya hanya klaim sepihak. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa menyebutkan sikap partainya di Koalisi Merah Putih sudah final. “Merapat itu statement siapa? Tidak perlu dijelaskan lagi, Pak Idrus kan sudah bacakan dan jelaskan,” tegas Hatta.
Setali tiga uang, Partai Demokrat juga membantah klaim Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah bila partainya mendukung Jokowi. “Tidak mungkin kami ke Jokowi-JK. Jokowi hanya berharap mendapat dukungan dan kekuatan di parlemen,” bangtah Max.
Padahal jika Jokowi konsisten dengan konsep “koalisi ramping” dan “koalisi tanpa syarat” saat ini tak perlu repot-repot memobilisasi dukungan dari partai politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Akhirnya, kini Jokowi tersandera dengan ‘jualannya’ sendiri saat Pilpres lalu.
*sumber: http://silontong.com/2014/08/25/koalisi-tanpa-syarat-jokowi-jk-sukses-tipu-daya-rakyat/
Masih segar dalam ingatan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla mengakui bahwa koalisi yang mereka bangun adalah bukan koalisi transasksional, artinya benar-benar koalisi tanpa syarat. Namun menjelang penyusunan kabinet menteri dalam perangkat pemerintahan lainnya yang terkesan ‘alot’, susah untuk mengatakan bahwa semua itu adalah cerminan dari koalisi tanpa syarat yang jauh dari nuansa transaksional.
Kuat dugaan, bahwa slogan koliasi tanpa syarat ala Jokowi – JK adalah bentuk tipuan untuk menarik perhatian rakyat dalam memilihnya. Dan akhirnya, rakyat pun sukses mereka tipu dengan slogan tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan ulasan dari laman Inilah (23/8/14), bahwa sesumbar Capres Terpilih Joko Widodo jelang Pilpres yang menyebutkan pihaknya memilih koalisi ramping dan tanpa syarat kini menuai tuahnya. Suka tidak suka, Jokowi harus merangkul kekuatan parlemen 50 persen plus satu. Jika tidak, pemerintahan Jokowi dijamin terseok-seok di tengah jalan.
Realitas politik kerap tak sinkron dengan idealitas politik. Begitulah yang kini dihadapi Jokowi. Berbagai jargon yang selama ini menjadi komoditas politik kampanyenya seperti “koalisi ramping” dan “koalisi tanpa syarat” menemukan tuahnya.
Koalisi ramping yang diklaim Jokowi-JK saat ini memiliki sekitar 34,06 persen kekuatan politik di parlemen. Angka ini tentu belum ideal. Dukungan di parlemen sebesar 50 persen plus 1 merupakan angka ideal untuk stabilitas pemerintahan. Artinya, Jokowi membutuhkan minimal tambahan dukungan parlemen 15 persen lebih.
Kenyataan inilah yang menjadikan Jokowi dan Jusuf Kalla sibuk menggalang tambahan dukungan koalisi. Aksi klaim pun tak urung dilakukan Jokowi seperti saat menyebut Partai Demokrat dan PAN bakal merapat di koalisi Jokowi-Kalla. “Saya ngomong apa adanya, ya. Kemungkinan PAN dan Demokrat (bergabung),” kata Jokowi awal pekan ini.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut nyatanya hanya klaim sepihak. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa menyebutkan sikap partainya di Koalisi Merah Putih sudah final. “Merapat itu statement siapa? Tidak perlu dijelaskan lagi, Pak Idrus kan sudah bacakan dan jelaskan,” tegas Hatta.
Setali tiga uang, Partai Demokrat juga membantah klaim Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah bila partainya mendukung Jokowi. “Tidak mungkin kami ke Jokowi-JK. Jokowi hanya berharap mendapat dukungan dan kekuatan di parlemen,” bangtah Max.
Padahal jika Jokowi konsisten dengan konsep “koalisi ramping” dan “koalisi tanpa syarat” saat ini tak perlu repot-repot memobilisasi dukungan dari partai politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Akhirnya, kini Jokowi tersandera dengan ‘jualannya’ sendiri saat Pilpres lalu.
*sumber: http://silontong.com/2014/08/25/koalisi-tanpa-syarat-jokowi-jk-sukses-tipu-daya-rakyat/
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar