Mega Meminta Penangguhan Pemeriksaan Jokowi Kepada Jaksa Agung Basri Arief - Bulan Sabit Kembar

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

18 Juni 2014

Mega Meminta Penangguhan Pemeriksaan Jokowi Kepada Jaksa Agung Basri Arief

Aib demi aib terkuak tentang Jokowi. Bagaimana tangan-tangan 'kuat' berusaha menyelamatkan Jokowi, dari badai korupsi. Mega dan  Rekaman penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman dari seseorang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

"Itu dia (utusan Bambang) memperdengarkan percakapan antara Basrief Arief (Ketua Kejaksaan Agung) dan Mega pada awal Mei," kata Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

"Saya minta rekaman itu, tujuh menit bicara sama dia (utusan Bambang), tapi tidak dikasih," lanjutnya.

Dalam rekaman itu, kata Faisal, juga disebut sejumlah petinggi partai seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan dan Todung Mulya Lubis.

Menurut Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman dari orang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

"Berawal saat kami laporan proses rekening calon presiden Jokowi ke KPK pada tanggal 29 Mei. Seminggu kemudian kita datang lagi, pada Jumat 6 Juni, meminta kepastian hukum tiga rekening kampanye Jokowi, karena terkait gratifikasi gubernur," ungkap Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/6/2014).

Usai melaporkan hal itu, lanjur Faisal, dirinya makan siang di sebuah restauran, lalu dia didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan Bambang Widjojanto.

"Dia mendengarkan rekaman ke saya, lalu menyerahkan transkripnya. Namun dia menolak untuk memberikan rekaman itu," tuturnya.

"Saya tanya apa motivasi dia (utusan Bambang) dengarkan rekaman dan kasih transkrip. Dia (utusan Bambang) bilang, kata Pak Bambang jangan angkat gratifikasi (rekening kampanye Jokowi), tapi dugaan korupsi Transjakarta saja," tandasnya. Nampaknya, KPK akan mengambil alih kasus Transjakarta




SUMBER

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here