PDIP Resmi Menolak Penutupan Dolly 19 Juni

Ketua PDIP Surabaya yang juga merupakan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan tegas menolak penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang.

Wisnu memaparkan bahwa penolakan itu merupakan sikap resmi PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

"Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi," katanya, Selasa (13/5/2014) sore.

Wisnu memaparkan bahwa penolakan itu merupakan sikap resmi PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

"Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi," katanya, Selasa (13/5/2014) sore.

Wisnu beralasan bahwa PDI-P sebagai partai yang berbasis "wong cilik" sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.

Karena itu, pihaknya atas nama partai menolak penutupan Dolly sampai ada konsep paling baik bagi warga sekitar dan para PSK sekaligus mucikarinya. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya memberikan pelatihan dan pesangon bagi PSK dan mucikari.

"Tapi, itu hanya solusi sementara, siapa yang menjamin jika usaha mereka akan berkembang dan mereka bisa terus hidup," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap ngotot akan menutup Dolly apa pun rintangannya. Dia akan menyulap lokalisasi Dolly menjadi sentra ekonomi yang terintegrasi.[kmps/im]






Sumber : Facebook Artati Sansumardi