Pengamat: Nyapres, Jokowi Hanya Pemberi Harapan Bukan Bukti

Majunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebabkan harapan warga Jakarta sirna. Sebab, saat ini masih banyak hal di Jakarta yang belum diselesaikan Jokowi.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, menganggap tingkatan kepemimpinan Jokowi masih dalam taraf pemberi janji bukan bukti. Menurut Yayat, program-program Jokowi belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau seperti itu, konteks Jokowi hanya pemberi harapan, bukan pembuktian. Apa yang dilakukan Pak Jokowi masih berajalan belum terbukti dan belum teruji," kata Yayat saat dihubungi VIVAnews, Senin, 17 Maret 2014.

Kata Yayat, salah satunya adalah penanganan kemacetan dan masalah transportasi. Hingga saat ini belum ada satu pun yang terlaksana. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) baru dimulai. Kemudian monorel belum jelas, antara jadi dan tidak.

Begitu pula pembangunan 15 koridor TransJakarta yang harusnya selesai pada 2014 ini. Tapi, kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk dimulai. "Itu semuanya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Karena hanya harapan yang diberikan kepada warga Jakarta bukan pembuktian," ujarnya.

Seharusnya, kata Yayat, Jokowi bisa memilah mana yang mesti dilakukan untuk warga dan untuk kepetingan partai. Dia menyarankan mantan wali kota Solo itu untuk menyelesaikan dulu masalah Jakarta baru merambah ke politik. "Kalau kepentingan politik digunakan untuk kepentingan yang lebih besar ya susah," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah menyampaikan tanggapan terhadap reaksi negatif pencalonannya. Menurut Jokowi, itu lumrah terjadi dalam suasana politik yang sedang memanas seperti sekarang ini.

Jokowi menganggap warga yang menggugat dan tidak mendukungnya, sebagai bagian dari kegiatan berdemokrasi di Indonesia. "Kalau tidak mendukung, menilai negatif ya tidak apa-apa itu kan demokrasi, ada yang mau mendukung silahkan. Ada yang tidak mendukung ya tidak apa-apa," ujarnya.

Jokowi menyatakan deklarasi pencapresannya adalah sebuah pilihan yang tepat dan sudah diperhitungkan oleh PDIP. Jokowi menjamin pencalonannya sebagai presiden tidak akan melanggar undang-undang meski tiba-tiba dia meninggalkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Dalam undang-undang aturan itu diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan pasti partai tidak akan mencalonkan saya," ucap dia.





Sumber : Facebook Artati Sansumardi