Mengapa Risma Dilengserkan?

DALAM beberapa pekan belakangan ini, Tri Rismaharini barangkali lebih mengena dibandingkan dengan pejabat dari tetangga sebelah. DPRD Surabaya akan merekomendasikan pelengseran wali kota Surabaya itu dari kursi pemerintah ke Majelis Agung. Kesimpulan ini diambil dalam rapat paripurna Hak Angket Perwali 56 dan 57 tentang Tarif Reklame.

Pertanyaannya, sesederhana itukah Risma—panggilan akrab ibu yang disebut-sebut sangat simpatik bagi rakyatnya ini—lengser? Secara ringkas, Risma mengeluarkan Perwali No 56 dan 57 Tahun 2010 tentang Kenaikan Pajak Reklame yang dianggap menyusahakan pengusaha reklame. Ini yang kemudian dijadikan alasan DPRD Surabaya untuk menggunakan Hak Angket guna menyingkirkan Risma dari Kursi Surabaya 1.

Ada banyak kasus lainnya yang juga dihadapi Risma selain Perwali tersebut. Penolakannya terhadap pembangunan tol tengah kota tentu tak akan dilupakan sebagian pihak. Pembangunan tol tengah kota ini kontan menyita banyak perhatian warga Surabaya. Jika jadi, maka ada lebih dari 5 ribu rumah warga yang bakal tergusur dengan adanya proyek ini.

Gubernur Jatim Pakde Karwo memanggil semua ahli yang berkaitan dengan proyek ini di Gedung Grahadi. Kesimpulannya, Pakde Karwo menyetujui pembangunan tol tengah kota selama tidak mengusir rumah warga. Para ahli teknik dari beberapa universitas di Jawa Timur  itupun memberikan solusi : Tol Tengah Kota dibangun di atas sungai, sehingga tidak mengutik rumah warga.

Tapi tampaknya hal itu belum cukup menenangkan Risma. Ia tetap menolak gagasan itu. Mungkin bagi Risma menolak tol tengah kota bukan hanya karena semata pengusiran rumah warga namun dampaknya pada 10 atau 20 tahun mendatang. Seperti di kota-kota besar lainnya—katakanlah Jakarta—tol tersebut hanya akan menambah parah kemacetan Surabaya dalam waktu 10 atau 20 tahun mendatang, bukan masa sekarang.

Selain masalah Perwali, tol tengah kota, RAPBD, ada juga masalah lain yang dihadapi Risma. Salah satunya pernah diberitakan Kompas.com. Risma pernah menceritakan sejumlah uang yang harus disetornya ke DPRD.  “Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur,” kata Risma.

Enam dari tujuh fraksi DPRD, termasuk dari PDIP yang mengusungnya, setuju Risma diberhentikan, hanya Fraksi PKS yang menolak.

Drama pelengseran wali kota Surabaya sebentar lagi mungkin selesai. Menarik, getok palu hakim akan berbunyi seperti apa, dan tampaknya menyedot segelintir insan yang sudah rindu akan sosok-sosok pemimpin yang berjuang untuk rakyat.




Sumber : Facebook Artati Sansumardi