Militerisme, Demokrasi, Dan Kepentingan AS Di Mesir

Situasi politik Mesir kembali memanas. Baru dua tahun revolusi yang menumbangkan rezim Hosni Mubarak berlangsung, Mesir kembali diguncang dengan aksi protes besar-besaran yang menyebabkan tergulingnya presiden terpilih, Muhammad Mursi. Mursi, yang terpilih secara demokratis pada pemilu presiden 2012 dengan 52% suara, dipaksa meletakkan jabatan oleh massa anti-Mursi yang didominasi kubu sekuler-liberal pada 3 Juli 2013 lalu. Kekuatan politik di Mesir kini semakin terpolarisasi. Kelompok-kelompok yang dulu bersama-sama berjuang menumbangkan Mubarak kini berjuang untuk kepentingan masing-masing.

Pemerintahan Mursi memang dipandang belum mampu memuaskan publik. Selama dua tahun memerintah, Mursi dinilai belum berhasil meningkatkan upah pekerja dan memperbaiki taraf hidup rakyat Mesir. Ia dianggap membuat aturan yang sangat ketat terhadap media, mementingkan kelompoknya, dan menempatkan terlalu banyak orang dari kelompoknya pada pos-pos pemerintahan pula. Di samping itu, ia juga dianggap kurang berpihak pada kelompok agama minoritas dan kaum perempuan. Meskipun demikian, seyogianya Mursi tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya mengingat terlalu prematur untuk menilai berhasil atau tidaknya kepemimpinan seorang kepala pemerintahan dalam waktu setahun. Namun, massa anti-Mursi sudah tak sabar. Mereka menggalang kekuatan untuk menjatuhkan sang presiden. Apakah aksi tersebut layak dianggap suatu revolusi? Faktanya, massa anti-Mursi tidak bergerak sendiri. Mereka mendapat sokongan militer.

Penggulingan Mursi lebih layak disebut sebagai kudeta militer ketimbang revolusi karena peran sentral yang dimainkan oleh pihak militer dalam peristiwa tersebut. Mursi tidak dapat digulingkan tanpa keterlibatan militer walaupun militer berdalih bahwa mereka bertindak atas nama rakyat dan bergerak untuk melindungi revolusi. Sebelum penggulingannya, pihak militer telah memberikan ultimatum kepada Mursi dan partai pendukungnya, Partai Kebebasan dan Keadilan, untuk memenuhi permintaan publik dalam 48 jam. Akan tetapi, Mursi bersikeras untuk mempertahankan legitimasinya. Maka ketika batas waktu yang ditentukan habis, tidak ada pilihan bagi militer selain menjatuhkannya.

Tindakan ini jelas merupakan kemunduran dalam proses demokratisasi di Mesir. Betapa tidak, Mursi yang baru setahun menjabat sudah harus dilengserkan. Pihak militer tampaknya jeli dalam membaca peluang. Pihak militer memang disinyalir telah merencanakan kudeta tersebut dan memanfaatkan momentum gelombang protes yang terus meningkat untuk melegitimasi tindakan mereka. Jika protes massa yang direncanakan memicu kekerasan massal, ada kemungkinan militer campur tangan. Selama berbulan-bulan, beberapa lawan politik Mursi menyatakan keyakinan untuk mengembalikan kekuasaan militer secara langsung untuk sementara, sementara pihak Islamis menuding lawan-lawan politik mereka berupaya mengobarkan kudeta militer.[1] Akibat “restu” sebagian lawan politik Mursi itu, tak heran jika kemudian militer menggulingkan Mursi dengan cukup mulus.

Pihak militer memang pernah “sakit hati” karena “disingkirkan” oleh Mursi. Para elit militer pro-Mubarak satu demi satu dilengserkan, tak terkecuali Muhammad Hussein Tantawi, menteri pertahanan pada masa rezim Mubarak yang kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Tertinggi Militer Mesir (Supreme Council of the Armed Forces/SCAF) dan Presiden Interim Mesir pasca tumbangnya Mubarak. Mursi kemudian mengganti Tantawi dengan Abdul Fatah Al-Sisi. Oleh sebab itu, sentimen negatif terhadap Mursi di pihak militer cukup kental. Bahkan, belakangan Al-Sisi pun turut andil dalam penggulingan Mursi.

Militer sebagai Kelompok Elit
Pihak militer Mesir memang merupakan kelompok elit pada masa rezim Mubarak yang nota bene berlatar belakang militer. Pada era Mubarak, konsep profesionalisme klasik diterapkan oleh pihak militer sehingga militer tidak terlibat langsung dalam politik. Meskipun demikian, mereka tetap menikmati berbagai keuntungan. Pihak militer lebih memiliki perhatian terhadap apa yang disebut sebagai keuntungan ekonomi daripada keuntungan politik. Militer memanfaatkan dominasi mereka untuk memperoleh keuntungan ini. Motif ini menyebabkan militer tidak tertarik kepada urusan politik progresif.[2]

Militer juga dimanjakan dengan fasilitas bantuan AS di satu sisi dan keuntungan ekonomi di sisi lain. Ditambah lagi, keuntungan militer relatif terjaga saat rezim politik yang memberikan mereka keuntungan (rezim Mubarak) stabil.[3] Dalam bidang ekonomi saja, pada tahun 1990-an, industri-industri yang dimiliki pihak militer diperkirakan mengontrol 5-20% dari seluruh perekonomian Mesir.[4] Oleh karena itu, betapa banyak keuntungan yang telah mereka raup ketika stabilitas politik dan keamanan dalam negeri terjaga.
Tidak hanya menjadi kelompok elit di dalam negeri, militer Mesir juga menjadi kelompok elit di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA). Berdasarkan data GlobalFirepower.com, Mesir berada pada peringkat ketiga di kawasan MENA dan peringkat keempat belas dunia untuk negara dengan kekuatan militer terbesar.[5] Mesir hanya tertinggal dari Turki dan Israel di kawasan MENA.[6] Saat ini, Mesir memiliki 438.500 personel militer aktif, 479.000 personel militer cadangan, dan 397.000 personel paramiliter.[7]

Sejak 1979, Mesir juga menjadi negara penerima bantuan bilateral AS terbesar kedua setelah Israel. Mesir menerima bantuan bilateral AS senilai $71,6 milyar antara 1948 dan 2011, termasuk bantuan militer sejumlah $1,3 milyar per tahun sejak 1987 hingga saat ini.[8] Pada tahun 2011, hampir seperempat dana Foreign Military Financing (FMF) AS dialokasikan bagi Mesir, sementara Israel memperoleh ± 60% dana FMF. Bantuan dana FMF ke Mesir dibagi dalam tiga kategori, yaitu akuisisi, peningkatan peralatan militer yang ada, dan bantuan lanjutan atau kontrak pemeliharaan.[9] Di samping itu, AS menawarkan International Military Education and Training (IMET) kepada perwira-perwira militer Mesir untuk memfasilitasi kerja sama militer AS-Mesir dalam jangka panjang.[10]

Militerisme dan Kepentingan AS di Mesir
dakwatuna.com - Terpilihnya Presiden Mesir yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) memunculkan kekhawatiran para legislator dan warga negara AS. Mereka memandang berlanjutnya bantuan militer dan penjualan peralatan militer AS kepada Mesir pada suatu saat dapat digunakan oleh pemerintah dan militer Mesir, yang dikontrol oleh kekuatan Islamis, untuk mengganggu kepentingan nasional AS dan perdamaian dengan Israel.[11] Oleh karena itu, beberapa pihak meminta peninjauan kembali bantuan militer kepada Mesir. Terlebih dengan beredarnya isu bahwa Mursi tengah mempertimbangkan pembatalan Perjanjian Damai Camp David yang telah disepakati bersama oleh Mesir dan Israel pada tahun 1978.
Sesungguhnya, akan lebih menguntungkan bagi AS jika kendali pemerintahan Mesir berada di tangan militer ketimbang kelompok Islamis yang terpilih secara demokratis melalui pemilu. Di sinilah wajah hipokrit AS terlihat. Di satu sisi, AS selalu menggembar-gemborkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia, tetapi di sisi lain mereka tak jarang menerapkan standar berbeda bila pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak menguntungkan kepentingan mereka. Militer Mesir dipandang lebih mampu mengamankan kepentingan nasional AS dan perjanjian damai dengan Israel sebagaimana rezim Mubarak yang cukup kooperatif dengan AS dan Israel.

Hal sebaliknya tidak berlaku bagi kelompok IM. IM, yang secara tegas mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menentang pendudukan Israel di Palestina, dianggap kurang kooperatif dengan AS dan Israel. Pada saat Mursi berkuasa, misalnya, ia membuka perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir sehingga memudahkan masuknya logistik menuju Jalur Gaza. Ketika Mursi terguling, perbatasan Rafah kembali ditutup. AS dan Israel begitu khawatir dengan dibukanya perbatasan Rafah sebab dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menyokong perjuangan kelompok perlawanan di Jalur Gaza.

Hal ini menjadi masalah manakala AS mendapati kenyataan bahwa pemerintah yang terpilih secara demokratis digulingkan melalui kudeta militer. Pasalnya, undang-undang AS melarang pemberian bantuan luar negeri kepada suatu negara jika di negara tersebut terjadi kudeta. Beberapa senator AS pun mendesak penghentian bantuan militer dan bantuan luar negeri lainnya kepada Mesir.[12] Namun, Washington menolak untuk menyimpulkan secara dini bahwa yang terjadi di Mesir adalah kudeta.

“Kegalauan” Washington cukup beralasan. Jika AS mengutuk pihak militer karena “berpihak pada rakyat”, AS akan dihujat publik Mesir yang berasal dari kelompok sekuler-liberal maupun pihak-pihak yang tidak puas terhadap kepemimpinan Mursi. Sementara jika AS menyatakan dukungan secara eksplisit terhadap pihak militer, AS akan dibenci kelompok Islamis. Seorang politisi Mesir anti-Mursi menyatakan bahwa mereka diberitahu oleh AS bila melihat protes jalanan besar-besaran yang berlangsung hingga seminggu, AS akan mempertimbangkan kembali semua kebijakannya terhadap rezim IM saat ini.[13] Oleh karena itu, Washington bertindak cukup hati-hati mengingat mereka masih memiliki beberapa kepentingan di Mesir. Washington khawatir penghentian bantuan militer ke Mesir akan merusak perjanjian damai Mesir-Israel.[14] Selain itu, penghentian bantuan AS juga dianggap riskan bagi kepentingan AS lainnya seperti akses terhadap Terusan Suez bagi angkatan lautnya dan kerja sama dalam bidang kontraterorisme.[15]

Ancaman Serius Militerisme Terhadap Demokrasi di Mesir
Upaya militer meninggalkan barak dan memasuki gelanggang politik nasional Mesir tampaknya didasari hal-hal tersebut. Militer ingin kembali meraup keuntungan ekonomi yang besar seperti pada masa rezim Mubarak. Di samping itu, militer ingin memastikan agar fasilitas bantuan luar negeri AS berada di “tangan yang tepat”. Akan tetapi, ada suatu motif baru yang muncul pasca tergulingnya Mubarak, yaitu motif politik. Dengan terjun ke gelanggang politik nasional, militer ingin memastikan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Mesir di tangannya sendiri. Hal ini cukup beralasan mengingat dalam masa transisi ini tidak ada figur maupun institusi negara yang cukup dominan dan berpengaruh untuk menentukan arah kebijakan politik dan keamanan dalam negeri Mesir. Pertimbangan yang demikian itu membuat militer memilih terjun ke kancah politik dalam negeri Mesir.

Adly Mansour, Ketua Mahkamah Konstitusi Agung, yang diberi mandat sebagai Presiden Interim Mesir oleh Al-Sisi pun bukanlah figur yang dikenal luas oleh publik Mesir. Mansour boleh jadi hanya boneka yang disiapkan oleh pihak militer. Pihak militer tentu tidak ingin menampilkan wajahnya secara langsung di panggung politik sebab dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya agenda setting berupa pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Oleh sebab itu, militer berupaya menunjukkan wajah sipilnya di depan publik.  Demikian pula Mohamed ElBaradei dan Hazem Al-Beblawi, Wakil Presiden Interim dan Perdana Menteri Interim Mesir, yang dinilai cukup kooperatif dengan pihak militer kendati keduanya bukan “pemain amatir” di gelanggang politik Mesir. Dengan demikian, publik akan lebih mudah menerima pemerintah interim.

Kondisi yang demikian ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi di Mesir. Publik akan mengganggap naiknya militer ke panggung politik dengan menggulingkan pemimpin “yang terpilih secara demokratis namun kurang amanah” sebagai sesuatu yang lumrah. Akibatnya, peristiwa ini bukan tidak mungkin akan terulang apabila pemimpin yang terpilih dianggap tidak mampu memenuhi permintaan publik. Hal ini sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi militer untuk berkuasa. Di samping itu, hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara di kawasan MENA pula, terutama di negara-negara yang mengalami Arab Spring. Partai-partai Islamis di kawasan MENA dapat kehilangan kredibilitas yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya perolehan suara di pemilu. Selain itu, kepercayaan publik di kawasan MENA terhadap demokrasi juga bisa menurun. Semoga rakyat Mesir dan negara-negara di kawasan MENA lainnya dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini.

Catatan Kaki:
[1] Jeremy M. Sharpe, “Egypt: Background and US Relations”, CRS Report for Congress (Washington: Congressional Research Service, 27 Juni 2013), hlm. 5-6.
[2] Steven A. Cook, Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey (Baltimore: John Hopkins University Press, 2007), hlm. 16-20.
[3] Ibid.
[4] Steven L. Taylor, “The Military in Egyptian Politics”, Outside the Beltway (11 Februari 2011) <http://www.outsidethebeltway.com/the-military-in-egyptian-politics/>.
[5] “Countries Ranked by Military Strength (2013) by Country” <http://globalfirepower.com/countries-listing.asp>.
[6] 15 besar negara dengan kekuatan militer terbesar di kawasan MENA adalah: (1) Turki, (2) Israel, (3) Mesir, (4) Iran, (5) Arab Saudi, (6) Aljazair, (7) Suriah, (8) Yaman, (9) Yordania, (10) Uni Emirat Arab, (11) Irak, (12) Libya, (13) Kuwait, (14) Qatar, (15) Lebanon.  Untuk keterangan lebih lengkap, silakan lihat ibid.
[7] The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2012 (London: The International Institute for Strategic Studies, 2012), hlm. 320-322.
[8] Sharpe, loc. cit., hlm. 9.
[9] Ibid., hlm. 10.
[10] Ibid.
[11] Ibid., hlm. 11.
[12] “Rand Paul Brings Bill to Halt US Aid to Egypt Post-’Coup’”, Fox News (11 Juli 2013) <http://www.foxnews.com/politics/2013/07/11/rand-paul-brings-bill-to-halt-us-aid-to-egypt-post-coup/>.
[13] Emad Mekay, “Exclusive: US Bankrolled Anti-Morsi Activists”, Al Jazeera (10 Juli 2013) <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013710113522489801.html>.
[14] Kim Ghattas, “Egypt is Still Not a Coup in Washington”, BBC News (18 Juli 2013) <http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-23351997>.
[15] Steven Simon, “Egypt’s Crisis and the US”, The International Institute for Strategic Studies  (8 Juli 2013) <http://www.iiss.org/en/politics%20and%20strategy/blogsections/2013-98d0/july-2013-1769/egypt-and-the-us-4b27>.

Tentang Pradono Budi Saputro

Alumnus Program Magister Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Aktif dalam Kelompok Kajian Piri Reis Global Review yang fokus membahas pe... Selengkapnya.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/08/02/37526/militerisme-demokrasi-dan-kepentingan-as-di-mesir/#ixzz2aqTMtsle