Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoordinasikan langkah-langkah persiapan menghadapi pemilihan Ketua MPR. Sejak pukul 7 pagi, Senin (6/10), FPKS sudah berkumpul di Lantai 3 Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda salah satunya adalah penyiapan rapat paripurna MPR untuk memilih paket pimpinan lembaga tinggi negara tersebut.
Sekretaris FPKS Abdul Hakim menyatakan, tidak ada perubahan dalam penyikapan fraksi untuk calon pimpinan MPR. “(Fraksi) tetap konsisten dengan kesepakatan pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu mengajukan paket calon bersama,” ujar Abdul Hakim. Ia menyatakan calon pimpinan tidak jauh dari perkiraan yang beredar di media. Anggota FPKS juga dipastikan dapat hadir lengkap pada rapat paripurna malam nanti.
Hakim memandang banyak masyarakat yang memandang positif apa yang terjadi di komplek parlemen, Senayan, belakangan ini. “Tentunya diluar aksi-aksi ala koboi dan yang tidak beretika yang dipertunjukkan di sidang sebelumnya,” ujarnya.
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung ini, wajar bila KMP ingin berperan serta dalam penguatan parlemen. “Keseimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif sebenarnya positif untuk mendapatkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Hakim. Menurutnya kondisi seperti ini akan membuat, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, saling berlomba mengusulkan kebijakan prorakyat.
Sumber : DPP PKS
Sekretaris FPKS Abdul Hakim menyatakan, tidak ada perubahan dalam penyikapan fraksi untuk calon pimpinan MPR. “(Fraksi) tetap konsisten dengan kesepakatan pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu mengajukan paket calon bersama,” ujar Abdul Hakim. Ia menyatakan calon pimpinan tidak jauh dari perkiraan yang beredar di media. Anggota FPKS juga dipastikan dapat hadir lengkap pada rapat paripurna malam nanti.
Hakim memandang banyak masyarakat yang memandang positif apa yang terjadi di komplek parlemen, Senayan, belakangan ini. “Tentunya diluar aksi-aksi ala koboi dan yang tidak beretika yang dipertunjukkan di sidang sebelumnya,” ujarnya.
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung ini, wajar bila KMP ingin berperan serta dalam penguatan parlemen. “Keseimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif sebenarnya positif untuk mendapatkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Hakim. Menurutnya kondisi seperti ini akan membuat, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, saling berlomba mengusulkan kebijakan prorakyat.
Sumber : DPP PKS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar