Jokowi Terancam Digulingkan Karena Dua Isu ini

Baru saja terpilih sebagai presiden RI, Jokowi bisa terancam digulingkan karena dua isu. Pertama adalah kenaikkan BBM. Kedua isu korupsi transjakarta yang kini penyidikannya dilakukan Kejaksaan Agung RI.

Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing, menyatakan isu BBM sangat bersentuhan dengan masyarakat. Begitu subsidi BBM dikurangi maka harganya meningkat. Otomatis, kebutuhan hidup akan meningkat.

“Ini tentu akan menjadi modal untuk menjatuhkan pemerintahan,” jelas Emrus yang juga menjabat Direktur Emrus Corner ini, saat dihubungi, Rabu (8/10).

Politisi di Senayan, terutama dari koalisi merah putih (KMP) akan sangat mudah menjadikan isu ini sebagai senjata untuk membom Jokowi.

Bisa saja mereka memaparkan pendapat PDIP dulu yang menolak kenaikan harga BBM saat SBY mencoba menaikkannya beberapa waktu lalu.

Alasan yang akan diutarakan menjadi senjata yang memakan tuannya sendiri, yaitu PDIP. Emrus menyatakan jangan sampai Jokowi menaikkan harga BBM.

Lebih baik, Emrus menyarankan, Jokowi mengangkat menteri ESDM yang kredibel dan berintegritas, sehingga pengelolaan BBM dapat lebih maksimal dan menguntungkan negara.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing, memaparkan, presiden terpilih, Joko Widodo, juga harus berhati – hati. Selain isu kenaikkan BBM, mantan Gubernur Jakarta ini juga berpotensi digulingkan dari jabatannya kini dengan isu korupsi transjakarta.

Kalau fakta hukum ditemukan adanya keterkaitan kasus ini dengan Jokowi, maka sudah barang tentu harus diseret ke meja hijau.

“Kita sepakat, siapapun, mau presiden atau siapapun yang terlibat harus diproses,” imbuhnya, saat dihubungi, Rabu (8/10).

Menurutnya, yang akan dilakukan koalisi merah putih (KMP) adalah mendorong aparat hukum, baik itu polri, kejaksaan, dan KPK terutama, untuk membongkar kasus ini hingga ke akar – akarnya.

Ketika DPR sudah dikuasai KMP maka tentu parlemen akan mendorong aparat hukum untuk memaksimalkan penyidikan kasus ini.

Apalagu, jelasnya, kalau sudah ada fakta hukum. Maka nantinya parlemen akan semakin kuat mendorong penyelesaian perkara ini.

Kasus korupsi transjakarta kini sudah melibatkan mantan kepala dinas perhubungan, Udar Pristono. Kasus ini dalam penyidikan Kejaksaan  Agung. Perkara ini terjadi di saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.






Sumber : rol