PKS Tak Setuju Usulan Penghilangan Simbol-Simbol Agama di Sekolah Negeri

Jangan sampai dengan dalih menghargai keberagaman, 

justru mematikan keberagaman itu sendiri

Siswa SMPN 4 Selat Kuala Kapuas sedang aksi

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Surahman Hidayat, mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru harus memahami adanya keberagaman, termasuk dalam institusi pendidikan negeri.

Karena itu dirinya tidak setuju dengan usulan adanya kebijakan yang menghilangkan simbol-simbol agama di sekolah milih pemerintah (negeri).

“Masalah keberagaman adalah bagian dari proses pendidikan yang harus disampaikan para guru di sekolah, setiap siswa harus diberikan penyadaran tentang kebhinekaan,” demikian tegas Surahman, Rabu (05/11/2014).

Menurutnya keberagaman yang direfleksikan dalam simbol-simbol merupakan kodrat kehidupan yang majemuk, sekaligus menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Di mana ciri keberagaman adalah dengan adanya bemacam-maca agama, dan masing-masing agama tentu saja memiliki simbol. Dan keinginan menampilkan simbol agama itu sendiri merupakan bagian dari ketaatan kepada agama.

“Dengan adanya usulan yang meminta Kemendikbud untuk mengeluarkan kebijakan menghilangkan simbol agama di sekolah negeri, justru akan menimbulkan reaksi, gejolak bagi agama tertentu, misalnya pemeluk agama Islam, yang mewajibkan siswi Muslimah menggunakan jilbab,” ungkapnya.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru terbentuk, diharapkan mampu mendorong dengan kebijakan sistem pendidikan yang menghadirkan pemahaman, serta kesadaran para siswa tentang arti pentingnya menghargai keragaman beragama, berbudaya dan berbangsa,” jelasnya.

“Jangan sampai dengan dalih menghargai keberagaman, justru mematikan keberagaman itu sendiri, yang terpenting adalah bagaimana dunia pendidikan secara maksimal mengkampanyekan, tentang penghargaan keberagaman itu sendiri,” tutupnya.

Pernyataan Surahman disampaikan terkait adanya usulan penghapusan simbol-simbol agama di sekolah pemerintah dan kasus larangan Muslimah menggunakan jilbab di sekolah negeri oleh seorang kepala dinas pendidikan di Jakarta belum lama ini.






Sumber : hidayatullah