Keluarnya surat larangan agar menteri kabinet kerja Jokowi-JK untuk tidak menghadiri dulu undangan DPR RI, dinilai sebagai bentuk perbuatan contempt of parliament (melecehkan parlemen) dari pemerintah.
Salah satunya, seperti surat yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno yang ditujukan kepada Komisi VI DPR RI dan terakhir surat edaran dari seskab.
Demikian dikatakan Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam konfrensi persnya, di ruang rapat fraksi Partai Golkar, di Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
"Kita menyayangkan dan menyesalkan men-BUMN mengeluaran surat larangan menolak hadir ke DPR, ini itikaad tidak baik. Menteri ini mendukung chaos di parlemen, ini sudah dikatakan Rini Soemarno dan Andi Widjajanto masuk dalam contempt of parliament," kata dia.
Ia pun menuding bila yang dilakukan pemerintah dapat dinilai sebagai sikap untuk menjegal jalannya suatu sistem kenegaraan. Bahkan, sambung dia, parlemen pun juga bisa melakukan ancaman untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran yang diperlukan pemerintah nantinya.
"Kita gampang saja bila para menteri Jokowi untuk menolak hadir di DPR, kita bisa memotong anggaran, dengan alasan ketidaksesuaian, dan kita menyakini menteri Jokowi tidak berjalan baik, sehingga kami punya alasan untuk memotong anggaran. Kita ini kan sama-sama bekerja untuk negara, jangan main jegal," tandasnya.
Sebelumnya, jika Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak hadir ke DPR untuk sementara waktu, hingga DPR benar-benar solid. Instruksi ini dituangkan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto.
Beberapa waktu lalu juga Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengeluarkan surat larangan yang ditujukan ke Komisi VI DPR RI.
sumber : aktual.co
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar