Apakah kedatangan mendadak Tim Transisi Jokowi - JK yang dipimpin langsung Ketua Tim Transisi Rini Suwandi itu terkait dengan peristiwa heboh dua hari sebelumnya.
Jokowi Mendadak Kumpulkan Tim Hukum
Malam itu suasana Rumah Transisi agak beda. Tak ada canda tawa, tak ada suasana meriah. Raut wajah tegang dan kusam menghiasi wajah para penghuni dan tamu. Menjelang tengah malam tiga hari lalu, Rabu (24/9/2014) Tim Transisi Jokowi yang mendadak meminta tim hukum Rumah Transisi segera berkumpul malam itu juga. Info mencuat pertemuan mendadak itu sehubungan dengan adanya kemungkinan Jokowi diperiksa atau diminta keterangan terkait kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tadi ada info dari Pak Rudy (Fransiscus Xaverius Rudyatmo Walikota Surakarta, red.), beliau melaporkan perkembangan pengusutan kasus korupsi. Saya tidak tahu kasus apa. Pak Jokowi sudah dilaporkan dan segera minta tim hukum kumpul sekarang juga. Pak Jokowi juga sedang dalam perjalanan menuju kemari," ujarnya.
Keterangan narasumber itu bertolak belakang dengan keterangan Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Transisi.
"Pak Jokowi berinisiatif mengundang tim hukum bertemu malam ini guna membahas perkembangan kasus Obor Rakyat dan rencana konsultasi Tim Hukum dengan KPK berkenaan latar belakang dan informasi korupsi para anggota Kabinet Pak Jokowi yang akan ditetapkan setelah pelantikan Pak Jokowi tanggal 20 Oktober mendatang," jelas Andy Widjajanto, putra almarhum Mayor Jenderal Theo Sjafei kepada para wartawan, Rabu malam (24/9/2014).
Menanggapi dalih Andy Widjajanto, praktisi hukum dari ELM Irwandi Loebis mengatakan, sulit dipercaya jika alasan rapat mendadak tim hukum dengan Jokowi di Rumah Transisi sekedar bahas kasus Obor Rakyat dan konsultasi dengan KPK. Apalagi di Rumah Transisi ada FX Rudyatmo, Walikota Surakarta yang juga mantan wakil Joko Widodo.
"Analisa saya, rapat mendadak menjelang tengah malam pasti terkait korupsi Joko Widodo yang sedang diusut KPK, yaitu kasus ketika Jokowi masih menjabat walikota Surakarta," jelas Irwandi Loebis, yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, kepada Asatunews, Jumat (26/9/2014) di Jakarta.
Irwandi enggan menyebutkan kasus korupsi apa yang sednag diusut KPK dan bagaimana keterlibatan Jokowi.
Namun ia mengatakan, dari pantauannya selama ini, terdapat beberapa dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat ke KPK, di mana ada kemungkinan Joko Widodo terlibat di dalamnya.
"Dugaan korupsi BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, red), Penyelewengan Dana Hibah KONI Surakarta, Korupsi Videotron Manahan, pelanggaran hukum dan suap dalam penjualan Hotel Maliyawan yang merupakan aset pemda Surakarta. Semua dugaaan korupsi itu sudah dilaporkan ke KPK sejak 2012 lalu," jelas Irwandi.
Mengenai kemungkinan KPK akan seret Jokowi dalam korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013, yang sedang disidik Kejaksaan Agung, Irwandi menepis kemungkinan itu.
"Kasus korupsi Bus Trans Jakarta 2013 sudah ditangani Kejagung, sudah ditetapkan delapan tersangka. Artinya, penyidikan korupsi itu sudah berlangsung, meskipun Kejagung terkesan enggan menyidik keterlibatan Jokowi dan Bimo Putranto," ujarnya.
Batu Sandungan Pelantikan Jokowi
Irwandi menambahkan, kasus korupsi yang sangat mungkin jadi batu sandungan Jokowi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang adalah kasus gratifikasi, donasi haram dan pencucian uang melalui puluhan rekening bank, yang diduga milik Jokowi dan istrinya Iriana "Setahu saya kasus itu sudah pernah dilaporkan Progres 98 akhir Juli 2014 lalu. Mungkin saja KPK tengah mengusut kasus rekening-rekening ilegal Jokowi," pungkasnya.
Aktifvis hukum Jaringan Advokat Publik (JAP) ini menambahkan, jika KPK serius usut donasi haram dari negara asing melalui rekening-rekening bank ilegal di luar negeri atas nama Jokowi dan istrinya Iriana itu benar terbukti, kejahatan itu wkan menjadi noda hitam dalam sejarah politik dan demokrasi Indonesia.
"Saya tidak dapat membayangkan seorang calon presiden Indonesia nekad berbuat keji, mengkhianati negara dengan menerima uang sumbangan gelap dari negara asing. Itu tidak hanya tindak pidana gratifikasi dan TPPU (pencucian uang), melainkan juga sudah masuk kejahatan Pengkhianatan terhadap negara," tegas Irwandi.
Pimpinan KPK Tegas Tolak Utusan Jokowi
KPK menolak tegas upaya lobi dan kasak kusuk tim hukum Jokowi dengan kedok ingin mendapat masukan dan konsultasi.
Kedatangan Tim Transisi ke kantor KPK ditolak tegas pimpinan KPK. Semua pimpinan KPK sepakat tak menemui Tim Hukum atau Tim Transisi Jokowi-JK.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, tim transisi Jokowi dan JK cukup bertemu pejabat struktural di KPK. Samad secara diplomatis mengungkapkam keengganannya bertemu Tim Transisi karena ia sedang mengerjakan sesuatu agenda yang sangat penting.
"Rapat internal antara pimpinan dan pejabat struktural KPK sepakat agar sementara tim transisi bertemu dengan pejabat struktural saja," kata Samad, Jumat (26/9/2014).
Samad tidak menjelaskan pejabat di tingkat struktural seperti apa yang dia maksudkan.
Namun di akhir pernyataannya, Abraham Samad berceletuk. "Ada tugas maha penting yang tidak dapat kami tinggalkan," ujar Samad sambil tersenyum penuh misteri.
Ketika ditanya wartawan, apa makna 'tugas maha penting pimpinan KPK' yang diucapkan Samad, Ketua KPK itu tidak bersedia menjawab dan buru-buru meninggalkan wartawan.
Abraham Samad hari Sabtu lalu (21/9/2014) pada kesempatan menghadiri acara festival film anti korupsi di Gedung Mulo Makassar, secara implisit mengatakan dirinya tak akan bergabung dengan Kabinet Jokowi. Ia mengirim sinyal kuat, Kabinet Jokowi tak akan pernah terwujud. Kenapa?
Sumber : gebraknews
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar