Solo dan DKI Bukti Kegagalan Kepemimpinan Jokowi

Oleh @Fahrihamzah
(13/6/2014)
 
Dusta takkan bertahan...

Rakyat kita terlalu kuat,
Untuk mau menerima dusta..
Tapi buka dulu topengmu...

Anda tahu?
4 Adhipura yg selalu diterima zaman Foke..
Kini lenyap sama sekali...
DKI tanpa Adhipura....
lalu apa?

Ada banyak dusta setelah ESEMKA...
INI adalah permainan tipu daya...
Dan..Anda tahu kita sedang bicara siapa?

Dulu, orang-orang dimobilisir
Membayar uang muka mobil ESEMKA
Ternyata hanya citra...

Lalu, Dimanakah uang muka itu?
Jika tak ada produksi..
Maka uang muka itu untuk apa?

Aku hanya menaruh simpati pada sukiyat..
Pendiri bengkel ESEMKA...
Yang punggungnya dijadikan tangga...

Dan punggung kita semua..
Punggung rakyat Indonesia...
Kita tak dapat apa-apa..

Solo..
Sesuatu yang tragis..
Kegagalan berlabel sukses..
Kemiskinan yg dinafikan....

Saya ingin menjelaskan data apa adanya...
Ini adalah audit BPK...
Data negara...

Dalam data itu ditunjukkan adanya penurunan pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Apa maknanya?

(PAD) adalah penerimaan dalam bentuk uang masuk ke Kas Daerah yang berasal dari PENERIMAAN MURNI yaitu Pajak Daerah, Dll.

Pendapatan Daerah adalah PAD + Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dalam bentuk (DAU), (DAK), dll.

Dari tabel nanti tampak bahwa sejak 2005 hingga 2010, rasio PAD dibanding Pendapatan Total Daerah selalu turun.

Perlu dicatat bahwa Yang turun adalah rasionya, bukan nominalnya.

Perlu dicatat hati2 adanya Kenaikan Rasio PAD pada tahun fiskal 2011 dan 2012 disebabkan oleh Pengalihan…

Pengalihan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN serta PAJAK BUMI dan BANGUNAN (PBB) yang mulai 2011 dialihkan menjadi PAJAK DAERAH.

Penurunan rasio PAD terhadap APBD ini artinya apa?


Pertama, Kepala Daerah tidak mampu mengoptimalkan kerja DINAS PENDAPATAN.

Dalam ranka apa?untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Kepala Daerah tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap KEBOCORAN dari Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Daerah mengandalkan uluran tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi untuk menutup “defisit” APBD yang semakin besar.

Kepala Daerah dengan TIPE seperti ini jika kelak menjadi Presiden, maka hanya akan mengandalkan UTANG NEGARA

Ini untuk menutup ketidakmampuannya dalam menggali potensi penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak

Ini ironis dengan SLOGAN atau TAGLINE kampanye mereka yang akan menjadikan EKONOMI BERDIKARI.

Ini asli....bukan karangan..

Hanya Data keuangan dari LAPORAN KEUANGAN Kota Surakarta yang telah DIAUDIT yang harus dijadikan pegangan.

Data dari institusi lain, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hanya menjadi pembanding.

Tapi tidak bisa diyakini kebenarannya karena belum diaudit oleh auditor negara (BPK).

Karena data tersebut kemungkinan adalah TARGET PAD bukan REALISASI PAD..

Saya bantu, membuka data ini. Agar menyiapkan tangkisan. Tapi dusta tidak bisa terus ditutup.

Sementara...demikian...





Sumber : PKS PIYUNGAN