KPK Ditantang Selidiki Dugaan Korupsi Jokowi

Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (Tangkis) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (27/6) kemarin.

Turut pula Wahyu Nugroho, warga Solo yang juga saksi dugaan duplikasi dan manipulasi data Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Solo).

"Terkait laporan klien kami dalam hal ini belum ada pemberitahuan perkembangan secara jelas yang dikeluarkan KPK sejak 30 Agustus 2010 lalu," ungkap Ketua Tangkis Agus Setiawan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu malam (28/6).

Atas dasar itu, Tangkis kembali mendatangi kantor KPK pada Jumat kemarin dengan membawa serta saksi. Tujuannya sebagai bukti yang menguatkan bahwa laporan yang diberikan benar adanya. Karenanya, Tangkis meminta KPK segera menindaklanjuti laporan yang ada.

"Saya kecewa, prihatin, malu, memiliki wali kota yang melanggar hukum dan melanggar etika orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh berbohong," kata Agus.

Bahkan, dia juga berjanji bakal kembali mengantarkan saksi-saksi lain bila KPK memerlukan untuk melengkapi laporan yang dibutuhkan.

"Kami akan mengajukan lagi saksi. Kami punya sepuluh saksi," tegas Agus.

Untuk diketahui, pada 30 Agustus 2010 Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (Tangkis) mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Joko Widodo (Jokowi), wali kota Solo kala itu yang kini menjadi gubernur DKI Jakarta non aktif dan calon presiden. Tangkis memberikan berkas dokumen yang berkaitan dengan dugaan tersebut. Tangkis juga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solo.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan birokrat Kota Solo adalah pada anggaran Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan/Sekolah Negeri dan Swasta (BPMKS) tahun 2010.

Pembiayaan semula dianggarkan dalam APBD-Perubahan sebesar Rp 35 miliar, dimana sebagian dananya Rp 23 miliar diperuntukkan sebagai BPMKS untuk 110 ribu siswa. Namun, pada 2011, data siswa penerima BPMKS dari APBD-P tahun 2010 setelah dilakukan verifikasi hanya tercatat untuk 65 ribu siswa dengan anggaran Rp 10 miliar.






Sumber : rmol