Dalam pernyataannya, koalisi menyebutkan bahwa bukti keterlibatan peradilan di Mesir dalam terjadinya kudeta di Mesir sudah sangat jelas. Koalisi meminta para elit peradilan agar tidak menyobek pakaian keadilan yang bersih, dan agar menghentikan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat peradilan.
Koalisi mencontohkan hal tersebut dengan pengadilan Presiden Mursi dalam kasus terbunuhnya dua orang demonstran di istana Ittihadiyah. Hal itu melanggar konstitusi dalam mengadili seorang presiden. Selain itu, pengadilan hanya membahas kematian dua orang penentang Presiden Mursi, sedangkan kematian pendukung Presiden Mursi yang jauh lebih banyak tidak mendapatkan perhatian.
Contoh yang lain adalah adanya 12 orang mahasiswa Al-Azhar yang divonis 17 tahun penjara dalam kejadian kator Syeikh Al-Azhar. Vonis itu adalah akumulasi tuntutan-tuntutan dalam satu peristiwa yang sama. Padahal banyak keterangan saksi menyebutkan bahwa yang terlibat dalam perusakan kantor Syeikh Al-Azhar adalah para preman, bukan mahasiswa. Penjatuhan vonis seperti ini melanggar undang-undang, dan terlihat ada unsur balas dendam kepada para pendukung Ikhwanul Muslimin.
Vonis 17 tahun ini, menurut Koalisi, adalah malapetaka bagi rakyat Mesir. Tuduhan yang diajukan adalah perusakan, dan itu juga belum terbukti, sedangkan pihak keamanan (polisi dan militer) sudah jelas membunuhi dan menyiksa rakyat, tapi tidak disentuh.
Tiga bulan setelah pembantaian di R4BIA (14/8/2013), Otoritas Forensik Resmi pemerintah menyebutkan bahwa yang meninggal dalam pembantaian di R4BIA adalah 627 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal hingga sekarang dari seluruh peristiwa setelah kudeta adalah 989 orang.
Sumber : Facebook Artati Sansumardi
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar