Pasalnya, melalui program penanggulangan aksi "penyelundupan manusia" yang kerap masuk ke Australia melalui Indonesia, pemimpin Koalisi Liberal-Nasional ini dinilai melecehkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penilaian tersebut, diutarakan oleh Guru Besar Universitas Indonesia yang juga ahli hukum, Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD.
"Dalam kampanyenya, Tony Abbott berjanji bakal menggelontorkan dana 420 Juta Dolar Australia untuk penanganan penyelundupan manusia. Tapi kalau didedah, programnya itu melecehkan kedaulatan Indonesia," kata Profesor Hikmahanto Juwana seperti dalam rilisnya yang diterima Redaksi Tribunnews.com, Minggu (8/9/2013).
Sebab dalam kampanyenya, Tony menjelaskan pemerintah Australia akan menggunakan uang itu untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat, dan kepala desa yang memberi informasi, bahkan menempatkan polisi Australia di Indonesia.
"Abbott membuat program tersebut, seolah Indonesia bagian dari negara Australia yang tidak memiliki kedaulatan," tutur Hikmahanto.
Seharusnya, kata dia, Tony Abbott harus mengajak pemerintah Indonesia terlibat dalam pelaksanaan program penanganan penyelundupan manusia tersebut.
Karenanya, sambung Hikmahanto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memberikan respons terhadap rencana program Abbott tersebut.
"Bila ini (program Tony Abbott) terjadi dan tak direspons, sungguh disayangkan karena Presiden SBY di masa-masa akhir pemerintahannya akan mendapat label negatif," tandasnya
Sumber: tribunnews.com
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar