Timses Jokowi-JK Akan Cabut Tap MPRS Tentang Pelarangan Komunisme, Politisi PDIP Tegur Musdah Mulia

Musdah Mulia dan Megawati. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Pernyataan Tim Sukses (Timses) Jokowi-JK, Prof Dr Musdah Mulia bahwa jika terpilih Jokowi akan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 tentang larangan paham komunisme, dikecam banyak pihak. Pencabutan itu sama saja menghidupkan kembali paham komunisme di Indonesia.

Kecaman keras itu antara lain datang dari budayawan Ridwan Saidi. Komunis, kata Ridwan, adalah sejarah kelam Indonesia. Bumi Indonesia dibanjiri darah untuk menghilangkan komunis dari Tanah Air.

“Komunis itu, ajaran yang memiliki pengalaman kelam di Indonesia, dan bangsa ini berjuang dengan darah untuk membasmi faham itu. Jadi, PDIP jangan seenaknya main hapus saja Tap MPR itu. Patut dicurigai, PDIP akan kembali ‘menghidupkan’ dan menyebarkan faham itu, ini harus kita lawan,” kata Ridwan dengan nada meninggi di sebuah cafe di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin, sebagaimana dilansir situs Harian Terbit, Selasa (24/6/2014).

Dia meminta kepada PDIP jangan mengatasnamakan diskriminasi, hak asasi manusia (HAM), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai alasan untuk mengembalikan ajaran komunis ke Indonesia.

Menurutnya, ajaran tersebut tidak akan ada yang menganut, karena Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai dasar tumpuan negara. “Ini aneh, ketika komunisme sudah runtuh kenapa PDIP mau membangun itu kembali,” tegasnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat jika ada orang-orang yang sudah bergerak menyebarkan paham komunis, maka segera melapor kepada pihak berwajib. “Komunis ini cukup kita pelajari saja jangan sampai ada orang yang menyebarkan,” ungkapnya.

Kubu Jokowi Frustasi

Ridwan menilai kubu Jokowi-JK seolah frustasi melihat elektabilitas Prabowo yang semakin naik. “Saya lihat kubu Jokowi sudah susah mencari suara makanya mereka ngumpulin tetelan-tetelan kecil kaya komunis itu,” tutupnya.

Ridwan mengaku tidak kaget dengan ucapan salah satu kader PDIP Musdah Mulia yang mengatakan siap mencabut Tap MPR No XXV Tahun 1966 dengan dalih membangun Indonesia tanpa diskriminasi.

Menurutnya, PDIP dari zaman presiden almarhum Gus Dur sangat vokal soal penghapusan Tap MPRS No XXV/1966 tersebut. Tapi yang dia heran mengapa saat Megawati berkuasa, PDIP sama sekali tak bersuara soal peraturan itu.

“Kalau kita lihat dari debat capres jilid III, Jokowi bilang siap mempersenjatai Resimen Mahasiswa (Menwa), Hansip demi melindungi pertahanan negara. Itu jelas prinsip-prinsip komunisme,” kata Ridwan.

PDIP Tegur Musdah

Anggota Fraksi PDIP Adang Ruchiatna membantah pernyataan Musdah yang ingin mencabut Tap MPR No XXV/1966 adalah program Jokowi-JK. Menurutnya wacana pencabutan Tap tersebut tidak pernah dibahas oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla.

“Kita sudah tegur Musdah karena asal bicara. Kita tidak pernah ingin menghidupkan komunisme di Indonesia,” kata Adang.

Senada dengan Adang, anggota tim pemenangan JKW4P Denny Iskandar menegaskan, selama pemaparan visi misi Jokowi-JK, pencabutan Tap MPR tersebut tidak pernah dibahas. Dia pun mengaku memang belum bertemu Musdah untuk berbicara hal ini. “Kita belum bahas masalah ini kepada Musdah, tapi mungkin nanti,” pungkasnya.

Bantahan juga datang dari Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis yang mengatakan, langkah pasangan capres-cawapres Jokowi-JK yang berniat mencabut Tap MPRS No XXV/1966, tidak benar adanya. Pasalnya wacana tersebut tidak keluar langsung dari Jokowi.

“Saya belum dengar langsung dari Jokowi, wacana yang dilontarkan timses itu belum tentu semuanya benar,” kata Abdul saat dihubungi Senin (23/6).

Menurutnya, masyarakat Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama Islam sudah melekat stigma aliran komunis tidak baik dan aliran yang mengerikan. Dia menilai apabila wacana tersebut benar adanya, maka masih harus melalui mekanisme di DPR RI.

“Saya menyayangkan jika Musdah Mulia benar melontarkan pernyataan tersebut. Sebab, pernyataan itu dapat berbalik menjadi bumerang terhadap Jokowi-JK. Timses Jokowi-JK, sarannya, perlu melakukan evaluasi guna meminimalisir blunder politik,” ujar Abdul.

Di tempat terpisah, juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Poempida Hidayatulloh tak yakin jika nanti capres nomor urut dua Jokowi terpilih sebagai presiden akan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 tentang larangan paham komunisme demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Meskipun diakuinya dalam visi misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU ada paham mengenai Indonesia tanpa diskriminasi.

“Saya gak yakin Jokowi akan mencabut Tap MPRS itu. Karena menurut saya tidak sangat mudah untuk mencabut ataupun mengubah Tap MPRS tanpa ada koordinasi dengan parlemen,” kata Poempida, Senin (23/6), kemarin, sebagaimana dilansir Harian Terbit.

Cabut Tap MPRS XXV/1966

Seperti dikutip dari situs berita online kabar7 Direktur Eksekutif Megawati Insitute Prof Dr Musdah Mulia, meyakini jika capres dan cawapres nomor urut dua, Jokowi-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, siap mencabut Tap MRPS No XXV/1966, tentang larangan paham komunisme, demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi.

“Ya pastilah (mencabut tab MPRS No XXV/1966 tentang larangan komunisme) akan kita lakukan, demi menjamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua warga negara,” ucap Musdah kepada wartawan kabar7.

Musdah yang juga sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan, ini bukanlah persoalan paham yang dilarang oleh negara, tetapi ini soal melindungi warga negara secara merata. “Jadi kita tidak akan tebang pilih dan mendiskriminisasi kepada seluruh warga negara dalam hal perlindungan HAM. Ini harus dihilangkan demi menghapus diskriminasi,” lanjutnya. (Remmy/Luki/HanTer)




Sumber : dakwatuna