Benarkah, Sri Mulyani Jadi Agen Amerika Untuk Habisi Hadi Poernomo?

Ternyata, Sri Mulyani saat menjadi Menteri Keuangan dulu melengserkan Hadi Poernomo dari jabatan Dirjen Pajak setelah dia didesak Bank Dunia dan IMF. Mantan Menteri Keuangan RI itu disinyalir merupakan antek atau alat pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk ‘menghabisi’ Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sejak tahun 2006. Pada 21 April 2006 Hadi Poernomo dicopot dari Dirjen Pajak atas Keputusan Presiden No. 45/M/2006 tanggal 20 April 2006. Keluarnya Keputusan Presiden SBY ini tidak lepas dari peran AS.

Menurut laporan dalam dokumen kawat rahasia diplomatik Kedutaan Besar AS untuk RI berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014), Sri Mulyani didesak melengserkan Hadi Poernomo yang dinilai merugikan pebisnis AS. "Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washington DC untuk bertemu World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), komunitas lembaga donor mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Poernomo," kata dokumen tersebut.

Laporan dengan kode 06JAKARTA5420_a tersebut memuat kronologis disasarnya Hadi oleh AS. Tiga hari sebelum keluarnya keputusan pencopotan Hadi, Sri Mulyani sudah mengatakan kepada perwakilan donor AS di Indonesia bahwa akan ada pergantian pejabat di sektor pajak. Hal ini salah satu respon Sri Mulyani atas keluhan investor AS terhadap kepemimpinan Hadi.

Maklum, Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak yang dinilai korup tetapi tetap dipertahankan selama era Presiden Megawati dan SBY. Ia juga tetap bertahan meski menteri keuangan sudah empat kali diganti. Hanya dalam jangka waktu lima bulan sejak dilantik, Namun begitu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, dalam waktu lima bulan dia sukses melengserkan Hadi Poernomo dari jabatan Dirjen Pajak.

Setelah memastikan Presiden SBY menyetujui pencopotan Hadi dari perintah pihak AS tersebut, Sri Mulyani terbang ke negeri Paman Sam. "21 April 2006 pengumuman (pencopotan) dilakukan saat Sri Mulyani ke Washington DC untuk pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)," demikian dikutip dalam kawat diplomatik rahasia itu.

Pada pertemuan di Washington itu Sri Mulyani mengungkapkan adanya kegagalan dalam menjalankan program yang direkomendasikan donor. Terutama dalam administasi pajak. Sri kemudian didesak untuk perubahan besar.

"Masyarakat donor telah mendesak dia (Sri Mulyani Indrawati) untuk "menandai gerakan besar" memberangus Hadi Pornomo yang akan meyakinkan modal dan dukungan yang lebih besar," kata laporan diplomatik itu, seperti tertuang dalam dokumen.

Sehari setalah tiba dari kunjungan ke AS, Sri Mulyani pada 26 April 2006 melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo. Selain itu juga melantik Anwar Suprijadi sebagai Dirjen Bea Cukai, dan Ahmad Fuad Rahmany sebagai Kepala Bapepam-LK dengan Keppres No. 45/M/2006 tanggal 20 April 2006.

Dokumen itu juga mengungkapkan sehari setelah pelantikan Sri Mulyani kembali melapor ke utusan AS. "Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada kami  pada 27 April 2006 bahwa mengganti tiga Dirjen sebagai langkah pertama," tulis dokumen rahasia tersebut.

Sehari setelah Sri Mulyani kembali ke Indonesia pada 26 April 2006, dia langsung melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo. Ternyata menurut laporan intelijen AS tersebut, Darmin dinilai bukan sosok ideal sebagai pengganti Hadi Poernomo dan juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia semisal Freeport.

Namun, laporan itu menyebutkan seorang insurance executive di barat mengatakan, sosok Darmin bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan persoalan. Contohnya, Darmin berani "membayar" Komisi XI DPR RI senilai 100 ribu Dolar AS pada tahun 2004, demi memuluskan amandemen UU Kepailitan.

Nyatanya, Darmin Nasution tidak menjalankan visi penegakan hukum saat terjadi skandal pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang diketahui melakukan penyimpangan pajak terhadap 151 perusahaan. Setidaknya ada 6 perusahaan raksasa asal AS yang menjadi pasien Gayus berdasarkan data Bareskrim Polri.

Yakni Chevron Indonesia Company dan PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger. Darmin, Hekinus dan Sri Mulyani tidak menindaklanjuti temuan itu. Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri Mulyani kemudian dipromosikan sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Eksekutif di Bank Dunia.(Suaranews)





Sumber : Facebook Artati Sansumardi