Kebijakan Jokowi Membinasakan Orang Miskin

Selama menjabat gubernur DKI, kebijakan yang diambil Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama dinilai banyak sengsarakan rakyat. Bahkan tak sedikit berpihak ke konglomerat.

Kenyataan itu bertolakbelakang dengan janji Jokowi-Ahok saat kampanye lalu, dimana keduanya berjanji akan selalu dekat dengan rakyat. Hal itu terungkap dalam dialog publik di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013).

Dalam diskusi yang dihadiri Mantan Wagub DKI Prijanto, budayawan Ridwan Saidi, pengamat perkotaan Amir Hamzah membahas beberapa kebijakan Pemprov DKI yang tak dinilai tak membela rakyat.

"Kepemimpinan Jokowi-Ahok membinasakan orang miskin, bukan membinasakan kemiskinan," kata Budayawan Betawi, Ridwan Saidi.

Ridwan mencontohkan beberapa kebijakan yang membinasakan orang miskin, seperti penanganan pedagang Blok G Pasar Tanah Abang. Upaya relokasi pedagang kaki lima di lokasi sepi, secara berlahan akan membuat pedagang gulung tikar.

"Para pedagang kecil dipaksa pindah ke tempat sepi. Mereka terancam mati matapencariannya," kata mantan anggota DPR ini.

Begitu juga dengan pengosongan kawasan Jakarta Industri Estate Pulogadung (JIEP) yang direncanakan akan dibangun apartemen. Menurutnya, upaya tersebut membuktikan keberpihakan Jokowi-Ahok kepada kalangan konglomerat.

"Kawasan JIEP mulai dikosongkan untuk dibangun apartemen demi kepentingan konglomerat. Kasus sengketa lahan di Taman BMW juga mementingkan pengembang," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan mantan Wagub DKI Prijanto. Dalam kasus sengketa lahan di taman BMW, menurut Prijanto sikap Jokowi-Ahok yang tak mau mengatasi persoalan tersebut, menjadi bukti ketidakpedulian pemprov DKI terhadap nasib rakyat kecil.

"Lahan itu direkayasa seolah pembayaran utang fasos dan fasum dari pengembang, padahal sebenarnya lokasi lahan adalah fiktif, karena bukan beralamat di Jalan RE Martadinata seperti diketahui keberadaan Taman BMW," papar Prijanto.

Sementara pengamat politik Amir Hamzah menyebutkan contoh kebijakan lain yang dianggap tak pro rakyat, adalah proyek MRT. Dirinya bahkan menyebut MRT memiliki kepanjangan Maha Raja Tega. "Karena ada warga yang tidak terima ganti rugi lahan," ujar Amir.





Sumber : Facebook Artati Sansumardi