Sudah Tak Netral? Dua Lembaga, KPK Dan Kejaksaan Terseret Pusaran Politik Jokowi?

Dua lembaga penegak sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diduga mulai disusupi kepentingan politik. Setidaknya ada dua kasus yang mengindikasikan hal itu.

Misalnya kasus TransJakarta yang sedang ditangani Kejaksaan kuat dugaan menjadi alat menyerang calo presiden (capres) Joko Widodo. Sementara KPK diduga menggunakan kasus korupsi haji yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai alat menyerang kubu capres Prabowo Subianto.

Meskipun dibantah masing-masing lembaga, namun kesan dua kasus korupsi yang ditangani masing-masing lembaga ini punya motif politik cukup kental. Satu menyerang Jokowi dan satunya melemahkan kubu Prabowo.

Pengamat politik dari The Political Institute Adi Prayitno mengatakan dua kasus korupsi sebagai alat menyerang kelompok tertentu tak bisa terbantahkan. Dua kasus ini menyandera dua lembaga pada pusaran kepentingan politik.

"Sudah jelas dua kasus ini punya kepentingan politik, mau tidak mau muncul opini jika KPK dan Kejagung telah dimanfaatkan," kata Adi kepada Gresnews.com di Jakarta, Minggu (25/5).

Karena itu agar opini dan kesan itu tidak terus berkembang, maka Kejaksaan dan KPK harus transparan dan objektif. Bahkan kasus-kasus ini segera cepat dituntaskan sebelum Pilpres.

Senada dengan Adi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan untuk mengurangi kesan politisasi kasus ini harus segera diselesaikan. Sehingga cepat selesainya kasus ini akan menjawab semua tudingan dan mengungkap semua pihak yang terlibat.

"Kalau bisa kasus TransJakarta dan Suryadharma Ali bisa diselesaikan sebelum Pilpres," ujar Boyamin.

Meskipun dua kasus korupsi tersebut mencuat saat masa Pileg dan Pilpres, namun Bonyamin meyakini bahwa penanganan kasus ini murni hukum. Kendati momennya bertepatan dengan Pemilu. "Saya kira tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada itu," katanya.

Seperti diketahui saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus korupsi TransJakarta tahun anggaran 2013 yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Dalam beberapa kali Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus TransJakarta murni hukum dan tak ada kaitannya dengan politik.

Basrief menyatakan dirinya telah meminta penyidik untuk tidak terpengaruh masalah politik. "Nggak ada sangkut-sangkutan politik segala macam, kita profesional dan proporsional," kata Basrief di Kejagung, Jakarta, Jumat (23/5).

Sementara itu KPK juga telah menetapkan Suryadharma yang juga Ketum PPP sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. PPP merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penetapan tersangka dianggap untuk melemahkan soliditas barisan pasangan ini.(Suaranews)






Sumber : Facebook Artati Sansumardi