Fahri: Pusat Korupsi Ada di Pemerintah, Bukan di DPR

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyesalkan sikap masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat yang cenderung menghakimi DPR RI dengan berbagai kasus korupsi. Padahal, sesuai dengan UUD 1945, DPR justru tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran karena hal itu domain pemerintah.

“DPR sesuai UUD tidak memiliki hak sama sekali dalam merumuskan anggaran karena itu menjadi domain pemerintah. Pemerintah lah yang membuat RAPBN dan juga kemudian melaksanakannya. DPR itu tidak diberikan tools untuk mengkritik APBN. Justru birokrasi lah yang memainkan. Bagaimana mungkin bisa membahas RAPBN yang sekarang nilainya Rp1.700 triliun tanpa punya pembanding dan toolsnya?” ujar Fahri kepada SIARNUSA, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Selama ini, korupsi merajalela justru karena korupnya birokrasi. Bahkan, korupsi birokrasi ini sifatnya permanen. Sementara kalaupun ada anggota DPR yang korupsi paling lama sifatnya hanya lima tahunan. ”Kalau anggota DPR korupsi maka selesai sudah, dia tidak akan terpilih kembali juga, tapi bagaimana dengan birokrasi?” ujarnya.

Karena itu dirinya tidak setuju jika DPR dianggap sebagai pusatnya korupsi. Bagaimana mungkin DPR dicap sebagai pusat korupsi, kalau yang mengajukan anggaran dan menggunakan anggaran justru pemerintah. Dirinya bahkan melihat ada upaya yang sistematis untuk melemahkan DPR secara kelembagaan dengan menggunakan cara dan isu-isu korupsi.

“Saya justru khawatir DPR dijadikan target sistematis untuk dilemahkan dengan berbagai isu korupsi. Bagaimanapun kalau DPR nya lemah yang menjadi lembaga pengawas, maka yang diawasi akan semakin merajalela. KPK itu salah satu contoh bagaimana lembaga yang tidak bisa diawasi oleh lembaga manapun. Anggaran awalnya hanya Rp75 miliar, sekarang Rp 1 triliun, hasilnya jauh dari harapan,” ucapnya.

Tujuan pelemahan DPR ialah untuk memundurkan proses transisi bangsa yang saat ini tengah dijalani. Dengan kondisi ini maka kontrol DPR terhadap pun menjadi lemah. ”Makanya sekarang tidak heran, bumi, air dan udara yang kita miliki sudah dikuasai oleh asing saat ini," katanya.



Sumber : SiarNusa.com