Bikin Petisi Tolak Kapolri, Aktivis ICW Pendukung Jokowi Ditertawakan Netizen

Kabar pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri (Kapolri) mendapat penolakan berbagai pihak.

Sebagai mana ramai diberitakan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. DPR pun telah menerima surat tersebut dan menyebut Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Para aktivis anti korupsi yang selama ini mendukung Jokowi pun kebakaran jenggot. KontraS menyebut penunjukan Budi Gunawan calon Kapolri sebagai skandal politik Jokowi. (Baca:
Budi Gunawan Calon Kapolri, KontraS: Ini Skandal Politik Jokowi!).

Aktivis ICW pun senada, mereka menyebutnya sebagai mimpi buruk. (Baca: Budi Gunawan Kapolri, ICW: Itu Mimpi Buruk!)

Tak puas hanya mengungkapkan kekecewaannya, pendukung Jokowi pun membuat PETISI KEPADA PRESIDEN JOKOWI AGAR MENUNDA PENGAJUAN KAPOLRI DAN MELIBATKAN KPK.

Adalah Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang membuat PETISI ONLINE di situs change.org.

Berikut ISI PETISI:

Mempetisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

Petisi ini akan dikirim ke:
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

Presiden Jokowi, Tunda Penyerahan Daftar Calon Kapolri ke DPR. Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Calon Kapolri!

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Sutarman pada Oktober 2015 ini akan memasuki masa pensiun. Namun demikian sudah ada upaya percepatan proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri baru.

Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi Polri masuk dalam bursa calon Kapolri. Misalnya saja Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.  Diluar nama-nama tersebut juga beredar sejumlah nama lainnya.

Muncul kerisauan terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan yang seharusnya tidak terima (dikenal dengan istilah rekening gendut jenderal polisi). Masih banyak pula rekam jejak calon Kapolri yang publik tidak diketahui.

Mengapa kita menilai penting untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik? Jabatan Kapolri adalah jabatan paling strategis dibidang penegakan hukum dan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Program Nawacita khususnya dibidang hukum dan pemberatansan korupsi di era Pemerintahan Jokowi-. Sulit bagi publik untuk percaya kepada institusi penegak hukum seperti Kepolisian jika pimpinan kepolisian yaitu Kapolri punya masalah dengan hukum.

Kami mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri.

Pertama, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan Ketua Umum atau elit partai tertentu.

Kedua, Harus dipastikan bahwa Kapolri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, Hak Asasi Manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh Kapolri  ataupun yang terjadi di internal Kepolisian.

Meskipun pemilihan Calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, namun jika Jokowi salah memilih figur Kapolri, maka akan berdampak rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak saja sesaat namun bisa saja hingga lima tahun kedepan atau selama periode pemerintahan Jokowi.

Sudah seharusnya Jokowi mengulang “kesuksesan” dalam menjaring calon menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK). Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang “kesalahan” ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK.

Mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK? Kedua lembaga ini telah teruji dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi maupun transaksi keuangan yang mencurigakan. Lembaga ini juga memiliki citra yang positif dan relatif lebih dipercaya dimata publik.  

Setelah Hoegeng yang legendaris tidak lagi menjadi Kapolri, hingga kini kita tidak lagi memiliki figur-figur Kapolri yang dapat dibanggakan, dipercaya dan dicintai oleh publik. Maka tugas Presiden Jokowi lah untuk memunculkan kembali “Hoegeng” baru menjadi Kapolri.

Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik maka Kami meminta Presiden Jokowi:

1. Menunda menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI sebelum dilakukan pendalaman maupun investigasi mengenai rekam jejak para kandidat. Apalagi masa pensiun Jenderal Pol. Sutarman baru akan berakhir pada oktober 2015 nanti.

2. Melibatkan atau mengundang KPK dan PPATK maupun lembaga atau komisi negara lain seperti, Dirjen Pajak, Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

3. Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

Dukung dan sebarkan petisi ini ya agar kita dapat memiliki Kapolri yang bersih dan mampu bekerja sebaik-baiknya.

Salam,

Emerson Yuntho


***

Melalui twitternya Emerson Yuntho juga mengajak untuk menandatangani petisi.

"Salah 1 cara protes thd @jokowi_do2 menunjuk Budi Gunawan adalah dgn ttd petisi http://change.org/CalonKapolri  cc @BurhanMuhtadi @andreasharsono," tulis aktivis ICW ini melalui akun twitternya @emerson_yuntho pagi ini, Minggu (11/1/2015).

Namun petisi ini mendapat tertawaan dari netizen.

"LOL. Kayak org amnesia loe bro bikin petisi segala. Emangnya BG baru skrg jd tim JKW? Pas kampanye jg sdh kepergok. Kmn aje loe? @emerson_yuntho," tulis netizen @panca66.

"@emerson_yuntho mgkin eson blm dpt jabatan..ditunggu2 gak datang2.." ledek netizen @Sahril_Rambe.

"@panca66 @emerson_yuntho jelas2 ada bukti di sate senayan, dulu pada sok tutup hidung... pdhal baunya dah kemana2.... dah kebaca jelas kali," cuit @roses_man.

"Udah kepergok (di warung sate) tp ngakunya kebetulan, Skrg Tuhan perlihatkan lagi pembuktiannya #KumpulanPendusta @emerson_yuntho," tulis @irmask.

"@emerson_yuntho icw mah kalau sdh menyangkut pdip cuma acting aja. PDIP next destination mrk," komen @BagindoSutan7.

Sampai tulisan ini dibuat, sudah ada 258 yang menandatangani petisi yang beralamat di https://www.change.org/p/jokowi-do2-tunda-penyerahan-daftar-calon-kapolri-ke-dpr-libatkan-kpk-dan-ppatk-dalam-pemilihan-calon-kapolri






Sumber : PIYUNGAN ONLINE