Fadli Zon: Yang Tentukan Menteri Itu Presiden atau KPK?

Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon

Proses penentuan nama menteri kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dikritik. Apalagi terkait pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada prinsipnya, hak untuk memilih menteri itu, hak prerogatif presiden. Presiden harus punya mekanisme untuk tentukan tim impiannya," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Hal itu disampaikan Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/10).

"Sah saja minta rekomendasi KPK. Tapi jangan KPK yang tentukan lolos tidaknya calon menteri. Apalagi jika ada menteri yang diberi tanda merah oleh KPK, ini jadi mereduksi hak presiden. Jadi yang tentukan menteri itu sebenarnya presiden atau KPK?," tukas Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

"Seharusnya kalau mau, sekalian saja tranparan jangan setengah-setengah. Masukan dari KPK boleh saja, cuma jangan disuruh KPK yang tentukan," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Jokowi.

"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Pada Minggu (19/10), Jokowi dan empat orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menerima hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10).

Warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi "potential suspect". "Kalau ada 'potensial suspect' ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," jelas Zulkarnain.

Dia menambahkan, hasil penelusuran itu dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi dan pengaduan masyarakat.

"Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi," ucapnya.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK.

"Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih," tegas Zulkarnain.

Sumber : Suara Pembaruan