Sesepuh dan pendiri PDIP, Sabam Sirait menolak sosok Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden dari PDI-P, Nasdem dan PKB, Jokowi dalam pilpres 2014. Tidak hanya itu, Sabam Sirait bahkan menyatakan dengan tegas bahwa dia juga akan menolak PDIP koalisi dengan Partai Golkar
"PDIP tidak boleh memulai kesalahan dengan mempercayai Golkar sebagai bagian dari koalisi, kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar atau menjadikan JK menjadi cawapres, maka saya akan mundur dari PDIP, karena PDIP melupakan sejarah penindasan orde baru dan Bung Karno yang meninggal dalam tahanan orde baru," ujar Sabam dalam rilis yang diterima Minggu (18/5).
Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres.
"Saya mendengar JK menyiapkan Rp10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic, dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan," kata Sabam.
Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta jiwa rakyat indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa.
"Bagi saya hanya ada dua pilihan untuk cawapres Mahfud atau Abraham Samad. Keduanya merupakan orang-orang bersih, jujur dan bisa dipercaya untuk mendampingi Jokowi," tegas Sabam.
"Rencana pengunduran ini sudah saya bicarakan juga dengan pendiri PDI-P yang lain dan teman teman di Parkindo. Saya akan mencari kesempatan untuk menyampaikan kepada ketua umum," pungkasnya.(Actual.co)
Sumber : Facebook Artati Sansumardi
"PDIP tidak boleh memulai kesalahan dengan mempercayai Golkar sebagai bagian dari koalisi, kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar atau menjadikan JK menjadi cawapres, maka saya akan mundur dari PDIP, karena PDIP melupakan sejarah penindasan orde baru dan Bung Karno yang meninggal dalam tahanan orde baru," ujar Sabam dalam rilis yang diterima Minggu (18/5).
Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres.
"Saya mendengar JK menyiapkan Rp10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic, dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan," kata Sabam.
Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta jiwa rakyat indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa.
"Bagi saya hanya ada dua pilihan untuk cawapres Mahfud atau Abraham Samad. Keduanya merupakan orang-orang bersih, jujur dan bisa dipercaya untuk mendampingi Jokowi," tegas Sabam.
"Rencana pengunduran ini sudah saya bicarakan juga dengan pendiri PDI-P yang lain dan teman teman di Parkindo. Saya akan mencari kesempatan untuk menyampaikan kepada ketua umum," pungkasnya.(Actual.co)
Sumber : Facebook Artati Sansumardi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar