Detik-detik menjelang dijatuhkannya Hadi Poernomo dari jabatan Direktur Jenderal Pajak pada 21 April 2006, kembali diunggah situs wikileaks.org. Dokumen kawat diplomatik rahasia milik Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia itu dibuat pada 19 April 2006, atau sehari sebelum keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 45/M tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang pencopotan Hadi.
Narasumber utama dalam dokumen itu adalah Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Dokumen tersebut dikirimkan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia B. Lynn Pascoe ke White House (Gedung Putih), Central Intelligence Agency (CIA), dan kedutaan Amerika Serikat di Australia, Jepang, China dan Korea Selatan.
Dokumen itu dimulai dari pengakuan Sri Mulyani kepada International Monetary Fund (IMF) terkait rencana diangkatnya Ma'rie Muhammad dan Marsilam Simanjuntak sebagai Pemimpin Tim Prakarsa dan Reformasi Peningkatan Kinerja bidang Pajak dan Bea Cukai. Keduanya akan membantu Kementrian Keuangan dalam reformasi sektor pajak yang cepat dan menyeluruh.
Sejumlah prioritas disodorkan Sri Mulyani kepada IMF. "Prioritas termasuk meningkatkan audit dan mempercepat - pajak pertambahan nilai ( PPN ) restitusi, penguatan pengendalian internal, mengurangi kesewenang-wenangan dalam penafsiran, meningkatkan hubungan masyarakat, dan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) komputer dan sistem tenaga," seperti dikutip Aktual.co, Selasa (6/5).
Untuk mensukseskan misinya, Sri Mulyani meminta bantuan kepada pemerintah Amerika mengirim penasehat jangka panjang. "Aku butuh orang yang bekerja dengan kami jangka panjang, mendorong dan membentuk proses reformasi," kata Sri Mulyani dalam dokumen itu.
Permintaan Sri Mulyani itu kemudian disanggupi oleh Senior Resident Representative IMF dengan mengutus penasehat ekonomi yang akan bekerja jangka panjang dengan Marsilam dan Ma'rie Muhammad. Penasehat itu juga bertugas untuk meyakinkan masyarakat donor. Yaitu mengkoordinasikan bantuan donor dari Bank Dunia , Australia , Jepang , Swedia , dan Amerika Serikat.
Sri Mulyani beralasan permohonan ini untuk menepis anggapan investor asing tentang transparansi audit pajak dan restribusi PPN. Namun bantuan yang diberikan Sri tidak gratis. IMF meminta Sri memaparkan agenda reformasi pajak tersebut hingga dapat meyakinkan Pemerintah Amerika. Pemaparan itu telah diatur dalam pertemuan dengan masyarakat donor dengan IMF dan Bank Dunia di Washington, Amerika pada tanggal 21-23 April 2006.
Dalam kawat diplomasi rahasia tanggal 29 April 2009 dengan kode 06JAKARTA5420_a dilaporkan hasil pertemuan antara Sri Mulyani dengan IMF dan Bank Dunia serta negara donor.
Setelah sukses menjatuhkan Hadi Poernomo dari kursi Dirjen, masyarakat donor meminta Sri melakukan gerakan besar untuk memberangus Hadi Poernomo. "The April 21 announcement came during Minister Mulyani's visit to Washington D.C. for the annual spring meetings of the World Bank and International Monetary Fund (IMF). Due to GOI failure to implement recommendations from past donor assistance programs, especially in tax administration, the donor community had urged her to "make a big gesture" (i.e. fire Purnomo) that would reassure capitals and leverage greater support," seperti dikutip Aktual.co
Sri Mulyani kemudian melaporkan kepada IMF bahwa pencopotan Hadi hanya langkah pertama. Setelah itu Sri Mulyani bergerak cepat. Inspektorat Pajak saat itu Hekinus Manao melakukan investigasi khusus untuk mencari penyimpangan yang dilakukan Hadi selama menjabat. Sampai ditemukanya kasus dikabulkanya keberatan pajak PT BCA, Tbk pada tahun 2004.
Investigasi itu didukung penuh oleh Sri dengan mengabulkan permohonan dibukanya data pajak PT BCA pada tahun 2007. Tahun 2009 temuan itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri Mulyani dan Hekinus kemudian mendapat jabatan sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Eksekutif Bank Dunia. KPK sendiri baru pada tahun 2014 menetapkan Hadi sebagai tersangka. (Actual.co)
Sumber : Facebook Artati Sansumardi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar