Wow... Ketua KPK Juga Pengen Jadi Ketua MUI-kah? Sudah Berani Membuat Fatwa Haram!

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan Indonesia harus mampu memroteksi ketahanan pangan nasional. Sebab, potensi kedaulatan pangan Indonesia sangat besar. Sayangnya, tidak bisa dimaksimalkan pemerintah.

“Saya katakan, liberalisasi pangan di Indonesia itu haram hukumnya,” tegas Abraham saat tampil sebagai pembicara di Dialog Kebangsaan dan Rembug Nasional dengan tema ‘Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Bangsa Melalui Peran Serta Rakyat’, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Acara yang digagas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dihadiri lebih dari 20.000 peserta.

Dalam kesempatan itu, Abraham mengatakan, sebagai elemen masyarakat yang terpenting, buruh dan petani harus ikut memberantas penyakit bangsa ini, yakni korupsi. Karena, dengan masih adanya korupsi, harapan untuk Indonesia yang berdaulat, termasuk mandiri secara pangan, akan sia-sia.

“Kaum petani dan buruh adalah elemen masyarakat yang terpenting. Saya mengajak kita semua untuk memerangi penyakit korupsi,” kata Abraham yang langsung disambut gemuruh dukungan dari seluruh peserta.

Abraham melanjutkan, pihaknya saat ini sedang fokus memberantas korupsi di tiga sektor hajat hidup masyarakat. Yakni kedaulatan dan ketahanan pangan, sumber daya energi, dan revenue atau penghasilan dari pajak.

Dituturkan, berdasarkan hasil telaah KPK, impor pangan seperti beras, gula, daging sapi adalah hasil kongkalikong antara pengusaha atau pejabat dan para pengusaha hitam. “Ada kartel, mafia impor,” ujar Abraham.

Soal korupsi di sumber daya energi migas dan minerba, Abraham mengatakan dari 44 blok migas yang sudah dikelola, ada potensi meraih pemasukan nyaris Rp20.000 triliun. Angka itu belum termasuk pertambangan ilegal di sektor minerba. Namun, jumlah pemasukan itu tidak tercapai lantaran para pelaku tidak membayar royality kepada negara sebesar 50 persen, tapi malah menyuap penguasa atau pejabat.

“Dengan penghasilan Rp20.000 triliun, APBN Rp1.700 triliun itu kecil. Kita semua bisa memiliki penghasilan Rp30 juta sebulan,” sebut Abraham.

Abraham pun meminta KPK tetap diberikan kepercayaan untuk memberantas korupsi di Tanah

Air. “Beri KPK waktu untuk membereskan segala kejahatan (korupsi) yang memorakporandakan Indonesia,” pungkas Abraham.
Untuk diketahui, saat pembawa acara menginformasikan kedatangan Abraham, seisi Istora Senayan bergemuruh dan bertepuk tangan. Presiden KPSI Said Iqbal pun ketika itu mengajak buruh memberikan ‘standing applaus’ menyambut kehadiran Abraham.

Selain Abraham, pembicara yang mengisi dialog kebangsaan itu antara lain Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, Kasad Jenderal Budiman, Ketua Umum PGRI Soelistiyo dan Budayawan Setiawan Djodi.

Dialog kebangsaan ini bertujuan untuk menggagas Indonesia baru tanpa penjajahan, tanpa korupsi, serta merupakan satu upaya kaum buruh untuk menuntut haknya setelah selama ini menggelar berbagai unjuk rasa.

Ketua HKTI Oesman Sapta menyampaikan, buruh, petani, dan guru harus bangkit bersama-sama memperjuangkan ketidakadilan di negeri ini.

Sementara itu, Sekjen KSPI M Rusdi menyampaikan, para peserta yang hadir berasal dari unsur buruh, petani, nelayan, dan guru se-Jabodetabek, plus perwakilan dari beberapa wilayah, seperti Karawang, Purwakarta, Aceh, Medan, dan Lampung.

Elemen-elemen lain seperti guru, petani, nelayan, menurut Rusdi, sengaja diundang dalam dialog nasional tersebut untuk membicarakan masalah kesejahteraan rakyat. “Posisi Indonesia sudah dalam G20, masuk dalam 15 besar ekonomi dunia, ya semua itu seharusnya berimbas pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun, lanjut dia, upah buruh di Indonesia berada pada peringkat ke-69 di dunia, nasib para petani juga idem, bahkan mereka tidak punya lahan, begitu juga nelayan yang tidak sejahtera serta guru honor mendapatkan pendapatan yang tidak memadai. “Jadi tujuan kita mengadakan dialog nasional ini ingin menggagas Indonesia baru tanpa penjajahan, tanpa korupsi,” tambahnya.

Rusdi mengatakan dialog nasional serta rembug nasional merupakan rapat akbar KSPI menjelang mogok nasional yang akan dilakukan para buruh pekan depan.

Mogok nasional rencananya dilangsungkan pada 28- 30 Oktober. Tuntutan buruh adalah pelaksanaan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 secara keseluruhan, karena itu pihaknya menolak Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya 86,4 juta, melainkan harus 125 juta.

Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen, penghapusan sistem alih daya, dan mendesak disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga.


Sumber : Facebook Artati Sansumardi