Makassar-Bulan Sabit Kembar- Dalam Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah pada pembahasan RAPBNP 2013
sore tadi, Ecky Awal Mucharam dari Fraksi PKS menyatakan bahwa
konsekuensi dari penolakan PKS terhadap kenaikan BBM bersubsidi, maka
Fraksi PKS mengusulkan beberapa pasal dan penjelasan pasal yang
menunjukkan besaran postur APBNP 2013 tanpa kenaikan harga BBM
bersubsidi kepada pemerintah, yang memberikan makna bahwa tanpa adanya
kenaikan harga BBM bersubsidi, APBNP 2013 kita masih sehat.
Menurut
Ecky, lewat pandangan akhir Fraksi PKS ini maka resmi sudah bahwa PKS
konsisten menolak kenaikan BBM bersubsidi. Ecky Awal Mucharam juga
menyatakan bahwa Fraksi PKS telah mengajukan besaran asumsi pertumbuhan
tanpa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 6,6 % dan inflasi
tanpa adanya kenaikan BBM sebesar 6 %.
“Fraksi kami PKS
mengusulkan subsidi BBM sebesar 247 trilyun. Itu sudah cukup, untuk
pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah harus melakukan
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan melakukan pemberantasan
penyelundupan, “kata Ecky.
“Selain itu Fraksi kami, juga
mengajukan lifting minyak sebesar 865 ribu barel per hari. Dengan jumlah
volume BBM bersubsidi sebesar 47 juta kilo liter. Dengan postur yang
kami ajukan kepada pemerintah defisit masih rendah yaitu 2,49 persen.
Ajuan postur yang kami berikan kepada pemerintah telah memberikan makna
bahwa tanpa adanya kenaikan harga BBM bersubsidi APBNP kita masih
sehat,”kata Ecky.
Terkait dengan Balsem, PKS memandang bahwa
apabila pemerintah tetap bersikukuh menaikkan harga BBM bersubsidi, maka
jumlah balsam yang diterima masyarakat miskin tidaklah mencukupi untuk
menutupi kebutuhan akibat kenaikan harga-harga (inflasi). Ecky
Awal Mucharam mengatakan bahwa kenaikan harga-harga (inflasi) yang
terjadi akibat kenaikan harga BBM akan menambah 25 juta jiwa penduduk
miskin dan hampir miskin.
“Seharusnya pemerintah membuat program
yang membuat 75 juta jiwa rakyat miskin dan hamper miskin dapat
terbebaskan dari kemiskinannya. Sebaiknya pemerintah menciptakan
lapangan kerja padat karya seperti pembangunan infrastruktur desa yang
diperluas. Tentunya dengan melibatkan masyarakat sekitar desa tersebut,
“tutur Ecky.
Pada rapat kerja DPR dengan Pemerintah ini juga,
Fraksi PKS melalui Ecky Awal Mucharam mengajukan juga penggantian pasal 8
ayat 10 menjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi harus mendapatkan
persetujuan dari DPR. (sbb/dakwatuna)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
Author Details
Kebenaran adalah sesuatu yang pasti dan tidak akan pernah mati dan akan selalu bersama sepanjang kehidupan dunia ini. Jadilah bagian dari penyampai kebenaran meskipun kadang hal tersebut sulit dilakukan ditengah derasnya informasi yang kadang menyesatkan.Jika Anda memilih menjadi salah satu dari penyampai kebenaran, maka yakinlah bahwa Anda berada diantara ribuan orang lain yang bersama dengan Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar